Widya Bakal Perjuangkan Pembangunan Jalan Hila-Hative Besar
potretmaluku.id – Masyarakat Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) keluhkan pembangunan jalan yang menghubungkan Negeri Hila dengan Negeri Hative Besar, Kota Ambon.
Keluhan itu disampaikan Damir Lating, salah satu warga Hila yang hadir dalam kegiatan penyerapan aspirasi (reses) yang digelar Widya Pratiwi Murad di lingkungan Benteng Amsterdam Negeri Hila, Senin (5/5/2025).
Menurutnya, pembangunan jalan penghubung itu sempat berjalan, namun kemudian mandek lantaran terkendala hutan lindung.
Pada kesempatan tersebut, Damit berharap istri mantan Gubernur Murad Ismail itu dapat memperjuangkan pembangunan jalan Hila – Hative.
“Warga sudah hibah lahan hingga tanaman mereka untuk dijadikan jalan dari Hila tembus Hative. Kami harap ibu Widya bisa perjuangkan pembangunan jalan ini di pusat,”ungka Damir.
Menurutnya, selain memperlancar akses transportasi sejumlah negeri di Leihitu, pembangunan jalan tersebut juga merupakan sarana untuk mendukung konektivitas, baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah, dan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Soal ada yang menyebut akan terkendala hutan lindung, itu bisa dibicarakan. Prinsipnya, masyarakat Hila sangat membutuhkan pembukaan akses jalan penghubung Hila – Hative Besar,”ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Widya mengakui pembangunan jalan yang melewati hutan lindung harus memenuhi kriteria khusus untuk memastikan kelestarian lingkungan dan fungsi hutan.
“Kriteria ini mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan perizinan,”kata Widya.
Menurutnya, pembangunan jalan harus dilakukan dengan desain yang minimal dampak terhadap lingkungan, seperti dengan menghindari kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
Selain itu, harus ada pemulihan ekosistem yang terganggu akibat pembangunan dan monitoring lingkungan secara berkala.
Meski begitu, Widya mengaku aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian khusus untuk diperjuangkan di Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR.
“Aspirasi menyangkut pembangunan infrastruktur jalan itu akan kita tampung untuk diperjuangkan. Yang pasti, harus mengikuti prosedur yang ada,”tandas Widya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
