potretmaluku.id – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun mendesak pemerintah melakukan evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan menyusul gelombang kasus keracunan makanan kembali menghantam dunia pendidikan di Maluku usai menyantap MBG. Hanya dalam sepekan, terjadi tiga kasus keracunan massal.
Berdasarkan data yang dihimpun potretmaluku.id, tiga kasus keracunan MBG itu masing-masing : 30 siswa SMP Negeri Tepa Kabupaten Maluku Barat Daya pada Kamis (11/9/2025), 17 siswa SDN 19 Tual pada Kamis (18/9/2025), dan 16 siswa SD Inpres Passo Kota Ambon pada Jumat (19/9/2025).
Peristiwa tersebut bukan hanya meresahkan orang tua, namun juga menyita perhatian dari DPRD Maluku dan mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan program MBG yang digagas pemerintah pusat justru banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan secara nasional, hampir di setiap alami kasus serupa.
“Bagaimana tidak, hampir di setiap daerah secara nasional selalu ada keluhan siswa terkait peristiwa keracunan MBG. Bahkan untuk Maluku, baru di bulan September 2025 saja sudah terjadi tiga kasus,”ungkap Benhur kepada wartawan, Senin (22/9/2025)
Kata dia, skema penyaluran MBG perlu dievaluasi total. Ia bahkan mengusulkan agar anggaran langsung diberikan kepada orang tua siswa untuk mengolah makanan sendiri sesuai standar gizi.
“Saya kira skema MBG harus diubah. Diberikan saja kepada orang tua siswa untuk memasak sesuai standar gizi, agar terbebas dari masalah keracunan,”katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pihak penyelenggara.
“Tim SPPG ini tidak berguna. Saya duga pihak yang mengelola MBG ini kurang teliti. Makanya kerjanya asal-asalan. Buktinya ditemui banyak keracunan,”ujarnya.
Pihaknya mendesak agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi program MBG, terutama terhadap sistem penyaluran. “Okelah kalau hari ini Presiden sebut itu programnya, boleh-boleh saja tapi harus ada evaluasi secara menyeluruh,”imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saoda Tethool memastikan, pihaknya akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi langsung terhadap dapur-dapur penyedia MBG.
“Terkait dengan MBG, ada beberapa anak yang keracunan. Kita akan turun ke lapangan, melihat dapur-dapur yang sudah menjalankan MBG, sehingga tidak terjadi hal seperti kemarin lagi. Dapur-dapur ini harus diawasi dengan benar,”kata Saoda.
Politisi Partai Gerindra itu menilai, rangkaian kasus ini menunjukkan lemahnya kontrol atas kualitas makanan yang disajikan. Padahal, MBG seharusnya menjadi program unggulan untuk meningkatkan gizi siswa, bukan ancaman kesehatan.
“Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki, entah bahan bakunya atau cara pengolahannya. Tapi ini harus dievaluasi, sebab kalau sampai memakan korban jiwa, dampaknya akan sangat berbahaya,”tandas Saoda. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
