Soal Perampingan Jalur, Sopir Angkot Sebut Pengawasan DPRD “Nol Besar”
potretmaluku.id – Puluhan sopir angkot trayek Passo, Kecamatan Baguala kembali melakukan aksi di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (24/1/2023).
Kedatangan mereka ke DPRD pertanggungjawaban atas pengawasan komisi III terhadap Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon tentang Perampingan Jalur.
Koordinator aksi sopir angkot, Izack Pelamonia kepada wartawan mengatakan, bukan kali ini mereka melakukan aksi atas masalah jalur trayek yang diatur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perhubungan.
Namun, sudah berulang kali telah disampaikan, bahkan bersama dengan komisi III DPRD pun, persoalan yang selama ini dialami sopir angkot trayek Passo telah disuarakan. Tapi tidak ada pengawasan dari komisi III.
“Sudah berulang kali kita datangi kantor rakyat ini tapi hasilnya nihil. Kami mau bilang, fungsi pengawasan komisi III ini nol besar,” ujar Pelamonia.
Kata dia, SK Walikota Ambon nomor 114 tentang perampingan jalur tidak dikawal secara baik oleh komisi III. .asih banyak angkot dari jalur yang satu, masuk dan melintas hingga jalur lain.
Misalnya angkot trayek Hutumuri, dimana dalam SK tersebut ditetapkan angkot Hutumuri dari Pasar Mardika harus melewati jalur pantai Mardika.
Tapi fakta di lapangan, angkot Hutumuri melewati gong perdamaian dunia dan mengangkut penumpang di depan toko Citra.
“Biasa terjadi di pagi hari, dan dibiarkan begitu saja oleh petugas Dishub. Jika angkot Passo yang lakukan demikian, langsung ditegur dan ditertibkan masuk ke dalam terminal, ini kan aneh,” ungkapnya.
Tak hanya itu, hal serupa juga terjadi pada angkot Laha. Sopir angkot Laha diberikan kesempatan untuk melintasi jalur Passo. Padahal, mereka punya batas putar hanya di depan Ambon City Center (ACC) di Passo.
“Kita sopir Passo yang selalu ditekan oleh pemerintah. Jika begini faktanya, robek saja SK 114 soal perampingan jalur itu. Karena sama saja tidak berguna,” tegas Pelamonia.
Anehnya, lanjut dia, masalah-masalah tersebut jauh dari pengawasan Dishub maupun DPRD Kota Ambon. Maka tidak heran jika sopir Passo menilai DPRD hanya besar di mulut tapi nol dalam tindakan.
“Ada juga masalah lain, terminal mardika yang kini alih fungsi jadi pasar. Ini kan salah. Tapi tak ada ketegasan dari DPRD Ambon. Untuk itu, sehingga kita datangi DPRD untuk minta perhatian mereka,” pungkasnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
