Sektor Kelautan dan Perikanan harus Jadi Pilar Utama Pembangunan di Maluku
potretmaluku.id, – Pemerintah Provinsi Maluku berharap program pengembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi pilar utama penggerak kemajuan pembangunan di Provinsi tersebut.
“Potensi sumberdaya alam laut yang besar dan melimpah selain menjadi tumpuan juga harus menjadi pilar penting mendukung pembangunan nasional, terutama percepatan pembangunan di Maluku,” kata Sekda Maluku Sadali Ie saat membuka Rakor pembangunan Kelautan dan Perikanan Maluku tahun 2023, yang digelar di Hotel The City pada Selasa (30/5/2023).
Sekda menjelaskan, Maluku merupakan provinsi Kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 658.294,69 Km2 atau 92,4 persen dari total luas wilayahnya 712.479,6 km2. Luas laut ini sejatinya merupakan aset sekaligus tantangan dalam pembangunan kalutan dan perikanan.
Besarnya potensi sumber daya perikanan Maluku bertumpu pada tiga Wilayah Pengelelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yaitu WPP NRI-714 meliputi Laut Banda, WPP-NRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau serta WPP NRI 718 mencakup perairan Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian timur.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, Potensi Perikanan pada tiga WPP NRI itu sebesar 4.386.836 ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 3.287.179 ton.
“Kontribusi Maluku untuk pembangunan nasional dari sektor perikanan dan kelautan mencapai 30 persen,” katanya.
Menurutnya, kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru diantaranya penambahan luas Kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat, yang ramah lingkungan, pengelolaan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut.
Dia berharap rakor dengan tema “Penguatan sinergi stakeholder kelautan dan perikanan guna meningkatkan ekonomi daerah berkelanjutan” dapat melahirkan program yang terukur dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan sebagai unggulan.
“Untuk mewujudkan pembangunan merata serta kesejahteraan yang berkeadilan di setiap wilayah pulau di Maluku, maka diperlukan upaya bersama, integrasi antara perencanaan pembangunan, perwujudan interaksi simultan dan konsistensi antara setiap elemen pembangunan Pemprov Maluku, terutama dukungan penuh Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta stakeholder terkait lainnya,” ujarnya.
Sekda juga mengajak semua pihak secara serius mencermati sejauh mana perkembangan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan di Maluku melalui program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD maupun DAK, sebagai pijakan dalam menyiapkan program/kegiatan tahun 2024, sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi.
Selain itu dibutuhkan kerja keras, serta kerjasama dalam tugas dan tanggung jawab, fungsi serta wewenang masing-masing secara integral baik Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku dengan kabupaten/kota, maupun dengan unit pelaksana Teknis KKP di Maluku, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya maupun pengolah di Maluku dapat tercapai.
Rakor juga diharapkan melahirkan pemecahan masalah yang sedang dihadapi serta adanya saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun mendatang. (JAY)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
