Oleh: Yamres Pakniany (Akademisi Institut Agama Kristen Negeri Ambon dan Sekretaris Jenderal Gerakan Membangun Bumi Kalwedo)
Saya masih ingat betul warna laut Pulau Wetar yang jernih kebiruan. Namun pada 2014, pemandangan itu berubah drastis. Air laut yang dulunya kristal kini berubah menjadi merah kecoklatan, dihiasi ratusan bangkai ikan yang mengapung di permukaan. Pemandangan yang menyakitkan hati bagi siapa pun yang menyaksikannya.
Sebagai putra daerah Maluku Barat Daya, saya tidak bisa menutup mata terhadap apa yang terjadi di Pulau Wetar. Pulau yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini menjadi lokasi eksploitasi PT Batu Tua Tembaga Raya sejak 2018.
Ironisnya, aktivitas pertambangan yang massif ini luput dari perhatian publik luas, bahkan pemerintah setempat seolah tutup mata.
Dugaan pencemaran lingkungan semakin menguat ketika sebuah kapal tongkang yang diduga mengangkut limbah pertambangan karam dalam kondisi terbelah dua di perairan Pulau Wetar. Informasi yang didapat meyebutkan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa pagi, 26 Agustus 2025.
Yang lebih mengejutkan, beredar surat internal Serikat Pekerja PT Batu Tua Tembaga Raya bernomor 001/H/SP-PT.BTR/VIII/2025 yang melarang anggotanya menyebarkan foto atau video insiden tersebut ke media sosial. Langkah ini justru memperkuat dugaan adanya upaya menutupi kejadian yang merugikan lingkungan.
Saya melihat fenomena ini sebagai pengulangan sejarah kelam di Pulau Romang. Kabupaten yang dijuluki Bumi Kalwedo ini seolah terkutuk dengan praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
Aktivitas ekstraktif selalu menghadirkan paradoks: di satu sisi menjanjikan kesejahteraan, di sisi lain melahirkan diskriminasi, konflik, bahkan eliminasi masyarakat dari ruang hidup mereka sendiri.
Masyarakat Pulau Wetar mayoritas menggantungkan hidup dari laut. Mereka menangkap ikan, memanen teripang, dan membudidayakan rumput laut. Ketika laut tercemar, sumber kehidupan mereka ikut terancam. Inilah yang membuat mereka angkat bicara di media sosial, menuntut pertanggungjawaban perusahaan.
Sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK), saya merasa terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan ini.
Kami menilai insiden kapal tongkang sebagai kelalaian fatal perusahaan yang telah mengeruk habis sumber daya alam Pulau Wetar. Perusahaan harus segera mengevaluasi seluruh aktivitas pertambangan dan melakukan pemulihan terhadap laut yang sudah tercemar.
Insiden ini sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menelusuri jejak operasi PT Batu Tua Tembaga Raya secara menyeluruh. Tidak hanya aspek lingkungan, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat, terutama desa-desa yang berdekatan dengan lokasi operasional.
Saya tegaskan bahwa segala kerugian akibat aktivitas pertambangan menjadi tanggung jawab penuh perusahaan. Kehadiran korporasi seharusnya memberikan dampak positif, bukan sebaliknya. Kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekologi harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar keuntungan semata.
Pengalaman pahit di Pulau Romang tidak boleh terulang di Pulau Wetar. Sudah saatnya kita mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam dari eksploitatif menjadi berkelanjutan. Alam adalah ruang hidup bersama yang harus dijaga untuk generasi mendatang, bukan komoditas yang bisa dieksploitasi tanpa batas.
Laut Pulau Wetar yang dulu jernih kebiruan itu, adalah warisan leluhur yang harus kita kembalikan. Karena ketika laut sehat, kehidupan masyarakat pun akan sejahtera.(*)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
