Kami juga membentuk Kelompok Keluarga Peduli Anak (KKPA) untuk orangtua mereka. Sehuingga kami menyasar anak-anak, orangtua, komunitas, dan pemerintah setempat.
Pada saat pelatihan CNSP itu, teman-teman jurnalis didampingi Lurah Pannampu, melihat aktivitas pekerja anak yang jadi bagian dari program kami.
Pernah pula, saya dan Pak Aswar Hasan diajak beberapa teman jurnalis ke RSUP dr Wahidin Sudirohusodo di Tamalanrea. Saya ingat, salah seorang di antara teman itu adalah Anggi S Ugart, wartawan harian Fajar.
Rupanya, ada pasien, seorang anak kecil, bernama Rangga, yang mengalami penumpukan cairan di rongga otaknya. Akibatnya, kepalanya terlihat membesar.
Anak penderita hidrosefalus itu terkendala biaya. Dia tidak bisa dioperasi. Sedih melihatnya hari itu.
Saya dan Pak Aswar diminta memberikan pernyataan untuk menggugah sekaligus menggugat sistem asuransi atau jaminan kesehatan yang pelik dan birokratis.
Namun, Pak Aswar Hasan lebih mendorong saya untuk membuat pernyataan. Alasannya, karena saya aktivis peduli anak.
Kamera TV pun dinyalakan. Saya diwawancarai. Sementara anak kecil itu tetap berbaring di tempat tidurnya.
Beberapa hari kemudian harian Fajar membuka dompet kemanusiaan untuk anak itu.
Pasien tadi, akhirnya bisa dioperasi. Belakangan, Anggi menyampaikan kalau anak malang itu telah meninggal.
Salah satu momen terbaik bersama Aswar Hasan, 8ketika saya sudah menjadi komisioner KPID Sulawesi Selatan.
Saat itu, anggaran KPID terancam bakal dipangkas. Saya lupa berapa besarannya, tetapi yang pasti akan berpengaruh terhadap sejumlah program yang kami sudah susun.
‘Pemotongan anggaran’ ini terjadi di sejumlah instansi.
Apa penyebabnya? Kala itu, Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu’mang, baru terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, periode 2008-2013. Pasangan Sayang–demikian tagline keduanya–mau melaksanakan janji politiknya, berupa pendidikan dan kesehatan gratis.
Nah, demi memenuhi janji politik mereka, KPID ikut terkena imbasnya. Maka dicarilah jalan, bagaimana agar anggaran kami tidak ikut dipotong. Kami membuat strategi sesuai potensi dan akses yang masing-masing kami punya.
Suatu hari, rencana anggaran ini akan dibicarakan dalam rapat di Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi ini membidangi pemerintahan, termasuk KPID.
Saya dihubungi Andi Tadampali, Wakil Ketua KPID Sulawesi Selatan, untuk membersamai Pak Aswar Hasan. Saat tiba di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sudah ada Pak Aswar dan kepala sekretariat kami, H Banoding.
Setelah rapat, saya keluar dan bertemu sejumlah wartawan. Mereka bertanya, apakah anggaran KPID juga akan dikurangi? Saya jawab, iya.
Saya jelaskan, pemotongan anggaran ini sama saja membuat negara menggaji kami hanya untuk menonton TV dan mendengarkan radio. Karena hanya itu, yang bisa dilakukan dengan anggaran yang ada, yakni monitoring isi siaran.
Rupanya, keesokan harinya, pernyataan saya ini dikutip jadi judul berita di Tribun Timur: “Negara Bayar KPID Hanya Untuk Nonton TV”.
Alhamdulillah, berita ini ternyata berdampak positif. Saya ditelepon untuk pagi itu ke kantor KPID.
Katanya, ada pesan dari sebelah yang menyampaikan, agar tidak perlu lagi menyoal pemotongan anggaran KPID. Sebab, anggaran kami akan dikembalikan sesuai pengajuan semula.
Dengan pendekatan advokasi, berjejaring dengan teman-teman jurnalis, terbukti media efektif menjalankan fungsi kontrol dan membangun empati demi kemanusiaan.
Dan Pak Aswar Hasan menjadi bagian dari success story itu. (*)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
