Ekonomi & BisnisMaluku Utara

Mendagri Apresiasi Maluku Utara, Catatkan Inflasi Terendah

potretmaluku.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengapresiasi Maluku Utara yang tercatat sebagai provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.

“Maluku Utara ini memiliki penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara,” kata Mendagri Tito melalui keterangan tertulisnya, usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang dihadiri jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual, Senin (7/11/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito  meminta atensi dari Gubernur Sumatra Barat yang mencatatkan angka inflasi yang cukup tinggi.

Penyebabnya, tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022, inflasi di Sumatra Barat tercatat sebesar 7,87 persen.

“Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatra Barat itu sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat,” kata Mendagri Tito.

Adapun, inflasi di Provinsi Sumatra Barat di antaranya dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya.

Padahal, produksi beras di Sumatra Barat termasuk surplus.

Kenaikan itu, kata Mendagri Tito, kemungkinannya dipicu oleh tingginya permintaan komoditas tersebut dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi.

Sehingga, banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga, karena dinilai lebih menguntungkan.

“Langkah-langkah yang sudah bapak (Gubernur Sumatra Barat) lakukan cukup detail, namun sebagai informasi, ini belanja tidak terduga masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota,” ujar Mendagri Tito.

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun.

Namun, alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.

Realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.

Sementara itu merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen.(infopublik.id/ASH)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button