Maluku Gelar Rakor Percepatan Penurunan Stunting, Sinergi Lintas Sektor Diperkuat
potretmaluku.id – Upaya menekan angka stunting kembali menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku. Pada Selasa (4/11/2025), para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berkumpul dalam Rapat Koordinasi Mitra Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Lantai 9 Zest Hotel, Ambon.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, membuka kegiatan yang diinisiasi Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku tersebut.
Forum itu dihadiri pimpinan instansi vertikal, perwakilan TNI–Polri, organisasi perempuan, OPD terkait, serta lembaga mitra yang selama ini terlibat dalam program percepatan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Vanath menegaskan bahwa stunting telah menjadi isu strategis nasional dan membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Ia menyebut penanganan stunting kini menjadi mandat utama BKKBN, bukan lagi semata persoalan keluarga berencana.
“Percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan satu lembaga. Karena itu semua instansi harus berperan,” ujarnya.
Berdasarkan data BKKBN dan Dinas Kesehatan Maluku, prevalensi stunting di provinsi ini masih berada pada angka 28,4 persen pada 2023–2024, jauh di atas target nasional 14 persen. Maluku termasuk dalam 18 provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia.
Vanath menyebut penyebab stunting tidak semata berkaitan dengan kurang gizi, tetapi juga pola asuh, kondisi ekonomi keluarga, pengetahuan orang tua yang terbatas, hingga perkawinan usia muda.
“Di banyak daerah, anak-anak menikah terlalu dini dan belum memahami cara merawat bayi dengan benar,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang dipimpinnya langsung.
Mulai 2026, program percepatan stunting juga akan diperkuat melalui perencanaan daerah yang melibatkan seluruh OPD dan organisasi mitra
Dalam arahannya, Vanath menekankan perlunya meningkatkan edukasi bagi orang tua, memperkuat ekonomi keluarga, serta memastikan sinergi antarsektor berjalan efektif. Ia mengibaratkan penanganan stunting seperti merawat pohon pala yang produktif berkat perawatan yang benar.
“Kita tidak perlu banyak anak; yang penting anak-anak kita sehat dan produktif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Forum tersebut juga menegaskan pentingnya stabilitas sosial sebagai fondasi keberhasilan pembangunan. Vanath mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga harmoni di Maluku agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal.
Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan BKKBN terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kependudukan.
BKKBN dan BPS Maluku juga menandatangani kesepakatan harmonisasi Rumah Data Kependudukan dan Desa Cinta Statistik untuk memperkuat integrasi data.
Kegiatan ini menjadi momentum pemerintah dan para mitra untuk menyusun langkah strategis serta mengevaluasi pencapaian upaya penurunan stunting menuju target nasional.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
