Ketuk Palu Anggaran Maluku: DPRD Warning Pemerintah Soal Inovasi di Masa Penghematan
potretmaluku.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin malam, 29 September 2025.
Meski disetujui secara bulat oleh sembilan fraksi, penetapan anggaran ini disertai tumpukan catatan kritis mengenai efisiensi fiskal dan jaminan keamanan program sosial di daerah.
Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa persetujuan legislatif bukan berarti cek kosong bagi pemerintah provinsi.
Ia menuntut Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan inovasi kebijakan di tengah pengetatan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Sembilan fraksi memberikan persetujuan dengan catatan wajib. Di tengah situasi efisiensi ini, pemerintah daerah harus tetap peduli pada prioritas mendesak.
Proses penyesuaian sudah selesai, sekarang tinggal implementasi dan eksekusi,” ujar Benhur di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon.
Sejumlah poin krusial yang menjadi sorotan dewan mencakup percepatan pembayaran tambahan penghasilan bagi guru SMA/SMK yang sempat tersendat, serta penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, parlemen memberikan atensi khusus pada evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden keracunan massal yang terjadi di beberapa kabupaten di Maluku baru-baru ini.
Benhur juga mengingatkan Sekretaris Daerah untuk lebih cermat dalam menjaga konsistensi dokumen anggaran guna menghindari tafsir ganda dalam pelaksanaannya.
Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat juga diminta tidak terabaikan meskipun daerah sedang melakukan penghematan besar-besaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan apresiasinya terhadap kerja maraton Badan Anggaran DPRD.
Ia berjanji akan menjadikan seluruh catatan fraksi sebagai pedoman perbaikan birokrasi ke depan.
“Semua saran dan pendapat dari anggota dewan tentu akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan di masa mendatang,” kata Hendrik.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Gubernur Abdullah Vanath serta jajaran pimpinan OPD, menandai babak baru pengelolaan keuangan Maluku di penghujung tahun 2025.(ASH)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
