potretmaluku.id – Himpunan Mahasiswa Pulau Manipa (HMPM) Maluku menilai, kebijakan mudik gratis sangat tidak adil, karena tidak berlaku untuk semua wilayah pulau yang ada di Maluku.
Ketua Umum HMPM Maluku, Muhammad Asri Manitu mengatakan, tidak adil terutama bagi masyarakat di daerah-daerah kepulauan, salah satunya Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Kata dia, mudik gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku itu tidak berlaku bagi masyarakat Kecamatan Kepulauan Manipa.
“Anggota DPRD dapil SBB wajib dikritik. Itu menandakan bahwa seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku dapil SBB tak serius kawal kepentingan masyarakat,”ungkap Asri, Senin (24/3/2025).
Menurutnya, Kecamatan Kepulauan Manipa merupakan salah satu daerah yang seharusnya diperhatikan dari segi tranportasi laut, mengingat di awal tahun 2025 kemarin terjadi laka laut di Kecamatan Kepulauan Manipa, mengakibatkan delapan nyawa meninggal dunia.
“Ini karena kondisi laut Kecamatan Kepulauan Manipa yang cukup rawan dan rentan terhadap tenggelamnya kapal, speed dan lain-lain,”ujarnya.
Kata dia, anggota DPRD Provinsi Maluku asal daerah pemilihan Kabupaten SBB serta Pemda Kabupaten SBB perlu memperhatikan hal tersebut, agar peristiwa yang terjadi di awal tahun itu tidak lagi terjadi.
pihaknya berharap, program mudik gratis yang dicanangkan Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dapat dirasakan masyarakat Indonesia secara merata dan adil, termaksud masyarakat di Kecamatan Kepulauan Manipa.
“Pemerintah harus adil dalam membuat dan mengeksekusi program, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanyalah diksi yang mustahil dieksekusi,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
