potretmaluku.id – Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 segera berakhir. Mulai besok, berlaku masa tenang jelang pemungutan dan penghitungan suara Pilkada pada 27 November mendatang.
Calon Gubernur Maluku nomor urut 1, Jeffry Appoly Rahawarin (JAR) berharap, di tiga hari masa tenang jelang pungut hitung suara, tidak ada isu provokatif yang dimainkan.
Menurutnya, tahapan Pilkada telah dilalui secara baik oleh tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Dan tersisa empat hari, yakni tiga hari masa tenang dan satu hari untuk pemungutan dan penghitungan suara.
“Kami berharap, dimasa tenang ini bisa dimanfaatkan dengan baik dengan berdoa dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kontradiktif,” ujar JAR usai mengikuti debat pamungkas di Hotel Natsepa, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (23/11/2024).
Dia mengaku, pihaknya mendapat info adanya isu-isu provokatif yang mulai dimainkan. Meski begitu, dia berharap tim sukses dari semua peserta Pilkada bisa menetralisir hal tersebut agar tidak berdampak kepada masyarakat.
Sebab, situasi Maluku apabila terjadi hal-hal seperti itu menuai tensi yang cukup tinggi. Untuk itu, JAR mengajak semua pihak, termasuk media, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan waktu tenang ini dengan menjaga situasi agar tetap aman dan damai.
“Mari kita menjaga situasi ini agar tetap aman dan damai hingga selesai Pilkada. Orang tua-tua kita bilang, sapa bale batu, batu bale dia,” ungkap JAR.
Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku, Benhur G. Watubun.
Benhur berharap semua calon kepala daerah menggunakan cara-cara berpolitik yang fair, tidak menyebarkan selebaran gelap yang saling memfitnah, karena Maluku dangat sensitif.
“Kami minta semua pihak mendukung proses demokrasi ini dengan mengedepankan cara berpolitik yang penuh etika dan moral dan menghindari cara-cara yang dapat memperkeruh suasana,” ungkap Benhur.
Dia mengaku, Pihaknya telah menemukan selebaran-selebaran gelap yang menjatuhkan pasangan calon, membawa isu provokatif, isu agama dan RAS yang digunakan untuk memecah-belah masyarakat.
“Kami berharap, ini tidak boleh terjadi di Maluku. Kalau sampai ini terjadi di Maluku, resikonya besar dan akan meluluhlantakan kehidupan dan kekeluargaan orang basudara di Maluku,” tandas Benhur. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
