Ekonomi Biru Maluku Mandek, DPRD Desak Perubahan Strategi Fiskal Pusat
potretmaluku.id – Potensi kelautan Maluku yang mencakup 93 persen wilayahnya dinilai masih menjadi raksasa tidur.
DPRD Provinsi Maluku mendesak pemerintah pusat untuk merombak strategi pembangunan dan kebijakan fiskal agar lebih relevan dengan karakter geografis wilayah kepulauan.
Dominasi wilayah laut sebesar 93 persen di Maluku belum berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
Komisi II DPRD Provinsi Maluku menilai potensi kelautan yang melimpah selama ini hanya menjadi angka di atas kertas tanpa pengelolaan strategis yang berdampak pada pendapatan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menekankan bahwa Maluku merupakan pilar penting perikanan nasional karena mencakup tiga wilayah pengelolaan utama.
Namun, tanpa akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, kekayaan ini sulit dikelola secara maksimal.
“Ini potensi besar yang harus kita kelola secara maksimal agar memberikan dampak ekonomi nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujar Irawadi kepada wartawan di Ambon, Selasa, 11 November 2025.
Irawadi menyoroti adanya ketimpangan dalam cara pemerintah pusat memandang pembangunan di daerah kepulauan.
Menurutnya, standar biaya, akses, dan konektivitas di Maluku jauh lebih kompleks dan mahal dibandingkan wilayah daratan.
Hal ini seringkali membuat anggaran yang dialokasikan tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur.
Sebagai politikus dari Fraksi NasDem, Irawadi menegaskan pihaknya akan terus menuntut keberpihakan kebijakan bagi Maluku.
Ia berharap ada perlakuan fiskal khusus yang mempertimbangkan tantangan geografis unik yang dihadapi masyarakat pesisir.
“Kami harap pemerintah pusat memberikan porsi lebih bagi Maluku. Pembangunan di daerah kepulauan membutuhkan strategi yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan daerah daratan,” tegasnya.
DPRD berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas instansi guna memperbaiki tata kelola sumber daya laut.
Fokus utamanya adalah memastikan laut benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan bagi rakyat Maluku, bukan sekadar komoditas yang dieksploitasi tanpa nilai tambah bagi daerah.(ASH)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
