Efisiensi Anggaran Diharapkan Tak Pengaruhi Komitmen BPJN Maluku
potretmaluku.id – Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 memberikan dampak besar terhadap berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebagai respons terhadap instruksi tersebut, Kementerian PU terpaksa melakukan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembatalan sejumlah proyek infrastruktur.
Meski begitu, kebijakan tersebut diharapkan tidak berpengaruh terhadap komitmen Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Maluku untuk memberikan pelayanan publik, khususnya terhadap pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA), Rizal F. Sangadji mengatakan, sebanyak Rp306 triliun yang dipangkas di Tahun 2025 buntut diterbitkannya Nomor 1 Tahun 2025.
Dari Rp306 triliun yang dipangkas, Rp256 triliun diantaranya untuk Kementerian dan Lembaga, sedangkan Rp50 triliun sisanya untuk APBD.
Dari Rp256 triliun untuk kementerian dan lembaga, anggaran yang paling besar dipangkas itu ada di Kementerian PU, yakni sebesar Rp81,38 triliun atau 73,34 persen dari total pagu tahun ini sebesar Rp110,95 triliun.
“Jadi sisa anggaran di Kementerian PU yang bisa digunakan tinggal Rp29,57 triliun,” kaa Rizal kepada potretmaluku.id, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, untuk Bina Marga, anggaran yang tersisa sebesar Rp12,4 triliun. Anggaran itu akan dibagikan ke seluruh Indonesia. Sedangkan untuk Maluku sesuai data yang diperoleh bahwa pagu belanja infrastruktur pada BPJN Maluku berkurang signifikan, dari Rp600 miliar lebih menjadi Rp100 sekian miliar.
Hal lain yang dipangkas adalah biaya pemeliharaan rutin, baik untuk jalan maupun jembatan. Untuk itu, ditengah efisiensi belanja Kementerian PU, khususnya di BPJN Maluku, dirinya mengajak semua pihak untuk mendukung program dari Kepala BPJN Maluku.
“Tahun ini tahun ujian bagi kita di Maluku soal pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan. Kita berharap, itu tidak berdampak signifikan terhadap komitmen Kepala BPJN Maluku dalam memberikan pelayanan publik,” ujarnya.
Dia menyebut, komitmen dari Ikbal Tamher selaku kepala BPJN Maluku itu jelas untuk tetap memberikan pelayanan publik. Untuk itu, BPJN Maluku masih terus berusaha agar berbagai masalah terkait dengan infrastruktur di Maluku bisa diakomodir oleh Pemerintah Pusat.
Pihaknya berharap, situasi tersebut tidak menjadi kendala bagi BPJN untuk kedepan melakukan perbaikan infrastruktur di Maluku. “PAMA memberikan dukungan kepada Pak Iqbal dalam menjalankan tugas selaku Kepala BPJN. Kita berharap situasi ini bisa secepatnya dilewati. Semoga di Tahun depan bisa jauh lebih baik,” tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
