Benhur Watubun: PDIP Maluku Tegaskan Keberpihakan pada Rakyat Kecil di DPRD
potretmaluku.id – Dominasi PDI Perjuangan di parlemen Maluku kini menjadi sandungan potensial bagi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak populis.
Memegang delapan kursi di DPRD, partai berlambang banteng ini mengancam akan mengerahkan kekuatan legislatifnya untuk memblokade regulasi yang merugikan masyarakat kecil.
PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku menegaskan posisinya sebagai pemegang kendali utama di lembaga legislatif guna mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Memiliki delapan kursi di DPRD Provinsi Maluku, partai ini menyatakan tidak akan ragu berdiri di barisan oposisi jika kebijakan eksekutif dinilai abai terhadap nasib masyarakat kecil.
Ketua DPD PDIP Maluku masa bakti 2025–2030, Benhur George Watubun, menyatakan bahwa kekuatan jumlah kursi di parlemen harus bertransformasi menjadi alat tawar politik yang nyata.
Ia menyoroti pentingnya peran fraksi dalam memastikan suara masyarakat dari wilayah terluar terakomodasi dalam produk hukum daerah.
“Percuma kita punya delapan kursi namun pandangan kita tidak menjadi alat keputusan pemerintah. Sekalipun kelak tidak berada di pemerintahan, kita akan selalu mengingatkan agar kebijakan jangan merugikan rakyat kecil,” ujar Benhur, Kamis, 13 November 2025.
Benhur, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Maluku, menekankan bahwa akselerasi kepentingan fraksi PDIP harus dirasakan hingga ke pelosok kepulauan.
Menurutnya, dominasi partai di legislatif memiliki pengaruh signifikan untuk menentukan arah kebijakan strategis yang diambil pemerintah provinsi.
Ia menambahkan, loyalitas partai tetap berada pada konstituen, terutama mereka yang berada di daerah terpencil yang seringkali luput dari perhatian pusat kekuasaan.
“Apabila kebijakan pemerintah bertentangan dan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, kita akan bersama-sama dengan masyarakat,” tegasnya.
Komitmen ini dipandang sebagai sinyalemen bagi pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan anggaran maupun regulasi.
Dengan posisi sebagai penentu keputusan di DPRD, PDIP Maluku memposisikan diri sebagai pengawas sekaligus pengawal yang memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat kecil.(ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
