potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmennya mendukung penuh implementasi Sistem Pengawasan Maritim Nasional (National Maritime Surveillance System/NMSS) di wilayahnya.
Sistem ini digagas sebagai upaya integratif untuk memperkuat pengawasan wilayah laut Indonesia, sekaligus menjawab tantangan keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan perairan strategis.
Maluku menjadi salah satu provinsi yang akan menjadi lokasi pembangunan sistem pemantauan tersebut, dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai titik strategis. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Australia dan menjadi salah satu zona rawan aktivitas ilegal lintas batas.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memastikan bahwa pemerintah provinsi telah mengambil langkah konkret untuk mendukung kebijakan ini. Salah satunya dengan mengirim surat resmi kepada Bupati Kepulauan Tanimbar guna menjamin ketersediaan lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem pengawasan tersebut.
“Ini adalah proyek strategis nasional. Pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar demi kepentingan keamanan maritim nasional,” kata Lewerissa.
Langkah tersebut juga diiringi kunjungan Kepala Zona Bakamla Timur, Laksamana Pertama TNI I Putu Darajatn, ke kantor Gubernur Maluku pada 4 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, Gubernur didampingi Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku, Affandy Hasanusi, membahas kesiapan teknis dan administrasi di lapangan.
Puncaknya, pada 3 Juli 2025, Bupati Kepulauan Tanimbar secara resmi menandatangani naskah hibah lahan kepada Bakamla sebagai dasar legal pembangunan NMSS di wilayah tersebut. Penandatanganan dilakukan bersama Kepala Zona Bakamla Timur, menandai dimulainya proses fisik pembangunan sistem pengawasan laut terintegrasi di Maluku.
Dengan sistem ini, aktivitas pemantauan laut akan dilakukan secara real time, menyatukan data dari berbagai instansi dan perangkat pemantauan. Selain meningkatkan keamanan laut, NMSS juga diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal, seperti penyelundupan, pembajakan, dan penangkapan ikan tanpa izin.
“Sistem ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim, tapi juga berdampak langsung pada perlindungan sumber daya alam laut serta mendukung pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Maluku,” kata Lewerissa.
Pemerintah berharap hadirnya sistem pengawasan maritim yang modern dan terintegrasi bisa menjadi pendorong bagi penguatan kedaulatan maritim Indonesia dari wilayah timur.(*/TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
