potretmaluku.id – Inspektorat Kota Ambon mulai mengubah pola pengawasan pemerintahan dengan mengembangkan sistem digital yang memungkinkan potensi penyimpangan terdeteksi lebih dini. Melalui SI-BAILEO (Sinergitas Informasi Balai Audit, Monitoring, dan Evaluasi Online), pengawasan terhadap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) diarahkan lebih proaktif, terukur, dan berbasis data.
Sistem ini dirancang agar pengawasan internal tidak hanya menemukan kesalahan setelah persoalan terjadi, tetapi juga mampu memberikan peringatan dini sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum berdampak lebih jauh terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Kepala Inspektorat Kota Ambon, Selly S. P. Kalahatu mengatakan, SI-BAILEO merupakan inovasi untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah.
“SI-BAILEO merupakan inovasi pengawasan yang dikembangkan, untuk memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Selly, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pengawasan internal tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kesalahan. Lebih dari itu, Inspektorat harus mampu menjalankan fungsi pembinaan sekaligus memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi penyimpangan.
Karena itu, melalui SI-BAILEO, proses pengawasan diharapkan mengalami perubahan menjadi lebih proaktif, terintegrasi, dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sistem tersebut juga dirancang untuk mempercepat pemantauan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan di lingkungan Pemkot Ambon.
“Dengan dukungan sistem digital, proses pengawasan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, karena informasi dan hasil evaluasi dapat terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, pimpinan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memperoleh informasi yang lebih cepat sebagai dasar mengambil Keputusan,” ujarnya.
SI-BAILEO merupakan proyek perubahan yang digagas Selly sebagai project leader bersama jajaran Inspektorat Kota Ambon dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2026.
Penerapan sistem ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Salah satu perhatian Inspektorat adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon. Sebagaimana diketahui, Pemkot Ambon kembali meraih opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan sistem pengawasan internal agar kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga
Nama SI-BAILEO sendiri diambil dari istilah baileo, rumah adat Maluku yang menjadi tempat masyarakat berkumpul, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.
“Filosofi tersebut diharapkan tercermin dalam sistem pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.
Dalam pengembangannya, SI-BAILEO dirancang melalui tiga tahapan. Pada jangka pendek, Inspektorat akan memprioritaskan pembangunan sistem peringatan dini melalui penerapan dasar SI-BAILEO di lingkungan Inspektorat dan sejumlah OPD terkait.
Tahap jangka menengah diarahkan pada perluasan penerapan sistem ke seluruh unit kerja OPD, termasuk integrasi data dan optimalisasi fungsi peringatan dini.
Sementara dalam jangka panjang, SI-BAILEO ditargetkan berkembang menjadi sistem pengawasan digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi pimpinan daerah dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Peluncuran SI-BAILEO dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Balai Kota Ambon. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Kota, pimpinan OPD, dan sejumlah undangan.
Penerapan inovasi ini juga sejalan dengan Misi Kedua Kota Ambon, yakni mewujudkan Ambon inklusif, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam penataan birokrasi yang kapabel, andal, dan bersih dari KKN.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap penerapan SI-BAILEO. Ia berharap sistem ini mampu mempercepat pemantauan dan evaluasi, sekaligus memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terdokumentasi secara baik dan terintegrasi.
Penggunaan sistem digital tersebut juga diharapkan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini, serta membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel di seluruh perangkat daerah.
Dengan penerapan SI-BAILEO, Inspektorat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga menjadi mitra strategis OPD dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegah penyimpangan sejak dini. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
