potretmaluku.id – Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,07 persen (mtm), setelah bulan sebelumnya mencatatkan inflasi sebesar 0,81 persen (mtm). Secara spasial, deflasi terjadi di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual, masing-masing sebesar 1,19 persen (mtm) dan 0,10 persen (mtm).
Sementara itu, Kota Ambon mencatat inflasi sebesar 0,68 persen (mtm). Hal itu disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, melalui rilis yang diterima potretmaluku.id, Jumat (2/10/2026).
Sura menyebut, secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,91 persen (yoy), berada di atas rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,50±1 persen (yoy).
“Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,68 persen (yoy),” kata Surya.
Ia menuturkan, kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi pada bulan September 2026. Kelompok ini mencatat deflasi sebesar 0,01persen (mtm), terutama didorong oleh penurunan harga komoditas perikanan, antara lain Ikan Tongkol, Ikan Cakalang, Ikan Selar, dan Ikan Layang dengan andil (mtm) masing-masing sebesar -0,20 persen, -0,18 persen, -0,11 persen, dan -0,10 persen, seiring mulai masuknya musim peralihan II dari musim timur yang disertai penurunan tinggi gelombang sehingga mendukung peningkatan produktivitas nelayan.
Kata dia, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas hortikultura dan sayuran, antara lain cabai rawit dengan andil (mtm) sebesar 0,15 persn, labu siam dengan andil (mtm) sebesar 0,07 persn, serta terong, tomat, dan sawi hijau yang masing-masing memberikan andil (mtm) sebesar 0,06 persen, seiring berlangsungnya periode El Nino yang menekan produktivitas dan pasokan lokal komoditas tersebut.
“Sejalan dengan kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai upaya pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Upaya tersebut dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta penguatan sinergi TPID dengan mengacu pada empat pilar pengendalian inflasi (4K), yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Pada aspek jeterjangkauan harga, lanjut Surya, pemerintah secara rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyaluran beras SPHP untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan,” tandasnya.
Dari sisi ketersediaan pasokan, implementasi Program Pertanian Modern-Advanced Agriculture System (PM-AAS), penyaluran alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyerapan gabah oleh Bulog terus didorong untuk meningkatkan produksi dan menjaga kecukupan pasokan pangan.
Pada aspek kelancaran kistribusi, TPID memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperluas jaringan distribusi pangan, dan mendorong kelancaran pasokan komoditas strategis dari daerah sentra ke wilayah Maluku.
“Sementara itu, dari sisi Komunikasi Efektif, TPID terus melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali,” jelas Surya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
