Hendrik Lewerissa Sebut Kerjasama Perikanan RI-Tiongkok Harus Untungkan Daerah
potretmaluku.id – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan, kerja sama penangkapan ikan antara Indonesia dan Tiongkok tidak boleh hanya menjadikan perairan Maluku sebagai lokasi eksploitasi sumber daya perikanan.
Kata dia, hasil tangkapan harus didaratkan dan diolah di daerah agar memberikan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Maluku.
Hal itu disampaikan dalam peluncuran kerjasama penangkapan ikan dengan skema Technical Coorporation Guidelines (TCG) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Pepublik Rakyat Tiongkok yang dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, perwakilan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, dan Dirjen Tangkap KKP Lotharia Latif, di Kota Tual, Kamis (24/9/2026).
Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kerja sama internasional itu harus menjadi pintu masuk bagi pengembangan industri perikanan lokal, bukan sekedar meningkatkan volume penangkapan ikan yang manfaat ekonominya justru dinikmati di luar daerah.
“Dengan 91,71 persen wilayah Maluku berupa lautan, kehidupan masyarakat kami sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, kerja sama skema TGC ini harus memberikan manfaat nyata dan langsung bagi daerah serta masyarakat Maluku,” ujar Hendrik.
Dia menyebut, besarnya potensi perikanan Maluku harus diimbangi dengan pengiatan industri pengolahan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai bisnis perikanan.
Karena itu, Pemprov Maluku mendorong aktivitas penangkapan ikan dalam kerja sama tersebut terintegrasi dengan kegiatan ekonomi di daerah, mulai dari pendaratan hasil tangkapan hingga pengolahan dan distribusi.
“Kami ingin memastikan potensi sumber daya ikan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk Maluku. Kegiatan penangkapan harus diikuti dengan pendaratan hasil tangkapan, proses pengolahan, hingga pembangunan fasilitas pendukung perikanan di daerah ini,” tegas Hendrik.
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan ekonomi kelautan di Maluku. Namun, peningkatan produksi perikanan harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan tata kelola sektor perikanan.
“Pemprov Maluku siap mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai kewenangannya, sekaligus mendorong sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha lokal, dan investor asal Tiongkok,” tandas Hendrik. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
