Pemerintah Maluku Jadikan Kampung KB Ujung Tombak Peta Jalan Kependudukan
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku memperingatkan potensi ancaman lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan jika momentum ledakan penduduk usia produktif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak tingkat keluarga.
Peringatan tersebut menjadi dasar peluncuran implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Tahun 2026 melalui penguatan peran Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, menyatakan bahwa struktur demografi yang didominasi usia produktif tidak secara otomatis membawa keuntungan ekonomi bagi daerah jika intervensi kebijakan tidak tepat sasaran.
“Bonus demografi tidak serta-merta menjadi keuntungan. Tanpa pengelolaan yang tepat, kondisi ini justru memicu beban pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan,” kata Sadali saat membuka agenda implementasi di Aula Kantor Perwakilan BKKBN Maluku, Ambon, Selasa, 1 September 2026.
Sadali menekankan bahwa dokumen peta jalan kependudukan tidak boleh sebatas menjadi laporan administratif. Pemerintah daerah diwajibkan menjadikannya acuan operasional dalam menentukan skala prioritas, alokasi anggaran, hingga intervensi program lintas sektoral.
Sebagai wilayah kepulauan dengan disparitas geografis dan sosial yang tinggi, Maluku dinilai tidak bisa menerapkan formula kebijakan kependudukan yang seragam di seluruh kabupaten dan kota.
“Pendekatan yang kita gunakan tidak boleh seragam. Intervensi kebijakan harus adaptif serta disesuaikan dengan struktur umur, sebaran wilayah, dan karakteristik masing-masing daerah,” ujarnya.
Dalam skema tersebut, Kampung KB ditempatkan sebagai lokus integrasi program di tingkat akar rumput. Unit ini bertugas menerjemahkan kebijakan makro provinsi dan kabupaten/kota ke tingkat keluarga, sekaligus menjadi sumber data kondisi riil masyarakat.
Sadali menambahkan, rantai peningkatan ekonomi daerah sangat bergantung pada fondasi ketahanan keluarga. Kesiapan gizi, pendidikan, kesehatan, dan keahlian kerja menjadi syarat mutlak agar populasi produktif mampu bersaing di pasar kerja.
“Keluarga yang berkualitas melahirkan SDM produktif. Produktivitas inilah yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan wilayah,” tutur Sadali.
Pertemuan strategis tersebut dihadiri jajaran Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, perwakilan Bappeda, serta pimpinan dinas kependudukan dari 11 kabupaten dan kota se-Maluku guna menyelaraskan rencana aksi daerah.(TIA)
Penulis :
Editor :
