potretmaluku.id – Pemerataan akses keuangan dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. Isu ini kembali mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Rapat tahunan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” dan menghadirkan sejumlah kepala daerah, pimpinan lembaga jasa keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Di tengah forum tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan komitmen daerahnya untuk mendorong inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menilai, percepatan akses keuangan menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Karena itu, mereka perlu mendapatkan dukungan yang konkret, terutama dalam hal pembiayaan yang mudah diakses dan tepat sasaran,” kata Hendrik.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga keuangan non-bank menjadi krusial untuk menutup kesenjangan akses layanan keuangan, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku. Ia berharap peran TPAKD di daerah dapat diperkuat agar menjadi penggerak utama inklusi keuangan hingga ke pelosok.
“Maluku siap menjadi bagian dari gerakan nasional inklusi keuangan. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, pertumbuhan ekonomi dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan daerah terpencil,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam arahannya menekankan pentingnya memandang pemerataan akses keuangan sebagai bagian dari agenda keadilan sosial. Ia mendorong kepala daerah untuk lebih aktif menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat ekosistem pembiayaan yang pro-rakyat.
“Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” tutur Airlangga.
Rakornas TPAKD menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah antara pusat dan daerah dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Di tengah tantangan ekonomi global, penguatan inklusi keuangan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional.(*/TIA)
Penulis :
Editor :
