75 Persen Warga Miskin di Ambon Belum Punya BPJS Kesehatan
potretmaluku.id – DPRD Kota Ambon menemukan sebagian besar warga miskin di Ambon yang belum memiliki jaminan BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Muhammad Aris Sugiharto Soulisa kepada wartawan usai pertemuan bersama pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat di ruang paripurna, Selasa (4/2/2025).
“Jadi setelah kita kroscek, ternyata jumlah warga di Kota Ambon yang belum tercover sebagai peserta di BPJS Kesehatan sebanyak 75 persen,” kata Aris.
Menurutnya, salah satu faktor penyebab kebanyakan warga kurang mampu belum tercover sebagai peserta BPJS Kesehatan itu lantaran minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Nah, untuk itu kami mengajak masyarakat Kota Ambon agar segera mendaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Kata dia, guna mendukung perlindungan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat di Kota Ambon, maka pihaknya mengajak warga setempat segera mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Kata Aris, BPJS kesehatan sangat penting untuk memastikan perlindungan kesehatan yang maksimal. Apalagi, ini juga telah ditanggung oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
“Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesejahteraan masyarakat serta untuk mengurangi beban biaya pengobatan yang bisa timbul akibat kondisi kesehatan yang tidak terduga,” tandas Aris.
Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes. Kata dia, banyaknya manfaat yang diberikan oleh program jaminan kesehatan tersebut.
“Kami mengajak seluruh warga untuk segera mendaftar. Ini adalah bentuk perlindungan yang bisa membantu saat mengalami gangguan kesehatan tanpa harus terbebani biaya besar,” ujar Pormes.
Dia menjelaskan, ada dua program BPJS kesehatan, yakni BPJS kesehatan kategori mandiri dan tanggungan pemerintah. Kalau kategori tanggungan pemerintah, itu dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu, yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD.
“Untuk kategori tanggungan pemerintah ini, Kota Ambon diberi kuota oleh pusat sebanyak 20 ribu. Tapi yang baru terisi hanya 300an. Jadi, harus segera daftar,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu mengaku, persoalan tersebut akan disampaikan disetiap kegiatan reses, agar masyarakat bisa segera daftar dan menjadi peserta BPJS kesehatan.
“Target kita, kuota yang diberikan pemerintah pusat itu harus terpenuhi, sehingga tidak lagi ada masyarakat Ambon yang mengeluh ketika berobat ke rumah sakit,” tutur Pormes. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
