Maluku Tenggara Percepat Pemerataan Pendidikan hingga Pulau-Pulau Terluar

potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai memfokuskan agenda transformasi pendidikan pada wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan pendidikan, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan tantangan geografis sebagai daerah kepulauan masih menjadi pekerjaan besar dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi munculnya kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah.

Menurut dia, transformasi pendidikan harus dimaknai lebih luas daripada sekadar perubahan kurikulum atau pemanfaatan teknologi di ruang kelas. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan setiap anak di Kepulauan Kei memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

“Transformasi pendidikan bukan hanya soal perubahan kurikulum atau teknologi, tetapi memastikan setiap anak Kei, baik di pusat kota maupun daerah terpencil, memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan,” kata Bin Raudha di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (25/5/26).

Ia menjelaskan, sejumlah tantangan masih dihadapi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan. Di antaranya distribusi tenaga pendidik yang belum merata, keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah, hingga keterbatasan fiskal yang berdampak pada pembiayaan program pendidikan.

Meski demikian, Bin Raudha menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat upaya peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong organisasi perangkat daerah untuk menghadirkan berbagai inovasi guna menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Namun, menurut Bin Raudha, arahan pemerintah daerah adalah mendorong seluruh perangkat daerah bekerja lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

“Pesan Bupati jelas, jangan meratapi keterbatasan fiskal. Kita harus berpikir keras, bekerja keras, dan berinovasi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas jangka panjang. Melalui sektor pendidikan, pemerintah daerah menargetkan lahirnya generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

Upaya tersebut dipandang sejalan dengan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bin Raudha juga menanggapi polemik mutasi 157 guru yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Ia menegaskan kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerataan tenaga pengajar di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

Menurut dia, hasil pemantauan Dinas Pendidikan menunjukkan masih terdapat sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan guru. Bahkan, terdapat sekolah yang hanya memiliki satu hingga dua tenaga pengajar aktif sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berjalan secara optimal.

“Ada sekolah yang hanya tersisa kepala sekolah yang juga merangkap guru. Ketika kepala sekolah ke Langgur untuk urusan administrasi, sekolah praktis tidak ada guru,” katanya.

Kondisi tersebut, menurut Bin Raudha, banyak ditemukan di wilayah kepulauan yang memiliki akses transportasi terbatas. Karena itu, redistribusi guru dinilai menjadi langkah yang diperlukan untuk memastikan seluruh sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai.

Selain persoalan distribusi guru, Dinas Pendidikan juga menemukan sejumlah kendala lain dalam proses evaluasi di lapangan. Beberapa sekolah masih menghadapi kerusakan sarana dan prasarana, sementara sebagian lainnya belum memperbarui data pokok pendidikan atau Dapodik secara berkala.

Akibatnya, sejumlah sekolah tidak dapat mengakses bantuan yang disediakan pemerintah pusat karena data yang menjadi dasar penyaluran bantuan tidak tersedia atau tidak diperbarui sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan bahwa setiap kebijakan di sektor pendidikan akan disusun berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik di wilayah itu.*

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi