37 Pejabat Pemkot ke Jakarta Dinilai Boros Anggaran, Ini Penjelasan Pj.Walikota
potretmaluku.id – Sebanyak 37 pejabat teras di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berangkat ke Jakarta jelang momentum pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di Istana Negara pada 20 Februari mendatang.
Perjalanan 37 pejabat teras itu dibiayai dengan anggaran daerah setempat. Keberangkatan mereka yang dimulai hari ini hingga besok menuai kritik lantaran jumlahnya terlalu banyak.
Keberangkatan mereka dinilai memboros anggaran daerah, dan tidak patuh terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 01 tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan juga APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi kritikan publik, Penjabat Walikota Ambon, Dominggus N. Kaya mengatakan, rencana keberangkatan 37 pejabat pemkot itu memiliki dasar yang jelas.
Dia menyebut, pelantikan walikota yang seyogyanya dilakukan oleh Gubernur, namun ditarik ke pusat. Aturan yang memungkinkan mereka dilantik langsung oleh Presiden.
Atas perubahan tersebut, maka sejumlah pimpinan OPD harus berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian lainnya.
“Beberapa OPD harus kesana, karena miliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan langsung dengan Kementerian terkait, seperti administrasi pimpinan, bagian umum, pemerintahan, asisten satu, serta Kesbangpol. Mereka memiliki Dirjen masing-masing yang harus dikomunikasikan,”jelas Dominggus kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (17/2/2025).
Diluar dari acara pelantikan, lanjut dia, beberapa OPD punya agenda lain yang didukung dengan surat resmi, seperti konsultasi dan persiapan forum OPD yang akan digelar pada Maret mendatang.
Kata dia, keberangkatan puluhan pejabat Pemkot Ambon itu telah melalui proses administratif sesuai aturan yang berlaku.
“Ada OPD yang memang harus berangkat karena ada surat panggilan resmi, misalnya Dinas Perikanan yang menghadiri seminar, DP3AMD, BKKBN, serta Dukcapil yang memiliki agenda terkait dengan Kementerian,”ujarnya.
Dengan penjelasan tersebut, Dominggus berharap publik bisa memahami bahwa perjalanan dinas tersebut bukan sekadar untuk menghadiri kegiatan pelantikan di Istana Negara.
“Saya berharap, masyarakat dapat memahami ini, bahwa bukan karena pelantikan, tapi juga mencakup koordinasi strategis untuk kepentingan Pemerintahan Kota Ambon ke depan,”ungkapnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
