Transparansi Anggaran dan Refleksi Pembangunan: Gubernur Maluku Paparkan LKPJ APBD 2024
potretmaluku.id – Pada Senin pagi, 14 April 2025, suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang, Ambon, tampak lebih khidmat dari biasanya. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, didampingi oleh Wakil Gubernur Abdullah Vanath, hadir dalam forum terhormat ini untuk menyampaikan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Gubernur Lewerissa mengawali dengan menjelaskan alasan keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna ini. Meski dokumen LKPJ telah diserahkan kepada DPRD Provinsi Maluku sejak 24 Maret 2025, pelaksanaannya tertunda karena bertepatan dengan libur keagamaan, masa reses anggota DPRD, serta cuti nasional. “Baru hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna untuk membahas dokumen penting ini,” ujar Lewerissa.
Namun lebih dari sekadar agenda formal, penyampaian LKPJ ini menyimpan makna penting: menakar perjalanan pemerintahan, mengevaluasi capaian, dan menyusun fondasi yang lebih kokoh bagi pembangunan Maluku ke depan.
Poin penting dari pidato Gubernur Lewerissa muncul ketika ia menjelaskan bahwa dokumen LKPJ ini sejatinya merupakan laporan atas kinerja pemerintahan sebelumnya—masa sebelum dirinya dan Abdullah Vanath menjabat sebagai kepala daerah. Kendati begitu, Gubernur menegaskan bahwa substansi dari evaluasi ini tetap menjadi referensi penting bagi penyempurnaan proses pembangunan yang tengah dan akan dijalankan.
“Laporan ini mencerminkan kondisi objektif di tahun 2024. Meski belum melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan dan bersifat sementara, laporan ini memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan daerah dan arah kebijakan yang telah dijalankan,” ujar Gubernur dengan nada diplomatis namun tegas.
Ia juga menyampaikan bahwa tema pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Maluku adalah pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi, penguatan sumber daya manusia, dan konektivitas. Tema ini tidak sekadar slogan, melainkan arah kebijakan yang menuntun seluruh program prioritas dan strategi pembangunan.
Dalam kaitannya dengan itu, Lewerissa mengajak seluruh elemen pemerintahan—termasuk anggota DPRD—untuk menjadikan evaluasi LKPJ ini sebagai ruang refleksi objektif. Ia berharap masukan dari dewan bisa menjadi katalisator bagi kemajuan daerah. “Kami terbuka terhadap rekomendasi konstruktif dari dewan yang terhormat, karena semua itu demi kemajuan Maluku yang lebih baik,” tuturnya.
Sebagaimana lazimnya dalam mekanisme pemerintahan, LKPJ disusun sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan DPRD selaku representasi rakyat. Dalam dokumen tersebut, terangkum berbagai capaian, kendala, dan strategi yang dijalankan selama tahun anggaran 2024.
Walau belum diaudit resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur menegaskan bahwa pihaknya siap menyampaikan versi final LKPJ setelah proses audit rampung. Pernyataan ini menjadi cermin keterbukaan Pemprov Maluku terhadap mekanisme pengawasan yang transparan dan partisipatif.
Tak kalah penting, Lewerissa mengingatkan bahwa laporan ini juga didasarkan pada masukan dan laporan dari masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa suara rakyat tetap menjadi komponen utama dalam evaluasi pembangunan daerah. Dengan semangat kemitraan, pemerintah dan legislatif diharapkan dapat bekerja sama dalam semangat yang sama: membangun Maluku secara berkelanjutan.
Menjelang akhir pidatonya, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan pesan moral yang kuat: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks zaman yang dipenuhi informasi berlimpah, Lewerissa mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu atau isu-isu menyesatkan.
“Jangan gampang percaya berita hoaks, mari kita jaga Maluku dengan semangat basudara,” tegasnya. Ia kembali menghidupkan filosofi lokal yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan. “Potong di kuku rasa di daging. Ale rasa, beta rasa. Sagu salempeng dibagi dua,” ujarnya, menutup pidato dengan ungkapan adat yang menggugah rasa persaudaraan.
Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa pembangunan bukan semata soal infrastruktur dan angka anggaran, tetapi juga tentang kohesi sosial, rasa memiliki, dan solidaritas antarwarga Maluku.Hadirin dan Suasana Rapat Paripurna
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah. Forkopimda Provinsi Maluku hadir lengkap, bersama Ketua DPRD dan para Wakil Ketua serta anggota dewan lainnya. Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie, tampak mendampingi, bersama para staf ahli gubernur, asisten Sekda, serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Selain itu, sejumlah pimpinan lembaga vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, serta para pemangku kepentingan lainnya juga terlihat memenuhi ruangan. Hal ini memperlihatkan betapa strategis dan seriusnya agenda penyampaian LKPJ dalam konteks pembangunan daerah.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
