potretmaluku.id, – Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, mengingatkan Pemprov Maluku terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya menjadi urusan pemangku kebijakan, dan jangan bebani rakyat.
“Keterbatasan APBD menjadi urusan pemangku kebijakan, jangan dibebankan kepada rakyat,” ujar Mercy usai Rakor anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Maluku, bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, di Kantor DPRD Maluku, Senin (11 April 2025).
Menurut Mercy, kondisi ekonomi nasional yang tengah terjepit akibat tekanan eksternal dan defisit anggaran, seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, bukan sebaliknya menambah beban rakyat.
“Suasana kebatinan fiskal biarlah jadi urusan DPRD dan pemerintah daerah. Rakyat tidak perlu memikirkan itu. Tugas kita adalah memastikan mereka diurus dengan baik,” tegas Mercy.
Mercy menjelaskan bahwa saat ini hampir seluruh pemerintah provinsi tengah berjuang di Jakarta untuk mencari tambahan anggaran.
Namun dengan postur APBN yang sudah defisit hampir Rp150 triliun di kuartal pertama 2025, maka ruang gerak fiskal makin sempit.
Bahkan menurut Mercy maka pemerintah telah menarik pinjaman hutang hingga Rp250 triliun untuk menutupi kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor.
“Negara sedang tidak dalam situasi mudah. Tapi saya percaya kalau kita bekerja sama, bersinergi dan membuka hati seperti yang terjadi dalam forum tadi, kita bisa cari solusinya bersama,” ujar legislator asal Maluku itu.
Mercy malah mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD maupun Pemprov Maluku menyangkut ketepatan data sebagai kunci dalam memperjuangkan anggaran untuk daerah.
Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah pusat sulit mengambil kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. “Data harus beres dulu. Kita mau bicara apa pun di Jakarta, kalau datanya kacau, semua tidak akan pernah tuntas,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Mercy juga menekankan pentingnya fokus pada program prioritas yang langsung berdampak ke masyarakat, mengingat belanja modal Pemprov Maluku saat ini hanya sekitar Rp330 miliar. Jumlah yang sangat minim untuk mendorong percepatan pembangunan.
“Provinsi tidak punya duit. Kita nggak bisa keroyok semua program. Belanja pegawai sudah habis untuk gaji dan tunjangan, sisanya tinggal sedikit untuk belanja publik seperti barang dan jasa serta bantuan sosial. Jadi harus betul-betul tepat sasaran,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dia pun meminta Pemprov Maluku untuk memastikan peta jalan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di provinsi berjuluk “Seribu Pulau” itu benar-benar clear.
“Jadi sudah harus ada perencanaan dengan anggaran terbatas ini kita bisa bikin apa?. tidak bisa dikeroyok semuanya dengan anggaran yang sangat minim ini,” ujar Mercy.
Sebagai anggota DPR RI yang membidangi pendidikan dan daerah tertinggal, Mercy menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kebijakan afirmatif, khususnya untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Makanya di Komisi X kita buka semua Panja 3T. Kalau tidak kerja mati-matian, tidak mungkin kebijakan afirmatif itu terjadi. Kita harus pastikan daerah seperti Maluku mendapat perhatian khusus,” tutupnya. (JAY)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
