Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah: Kolaborasi Strategis untuk Perumahan, Transmigrasi, dan Kesehatan Gratis di Maluku
potretmaluku.id – Dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi (RAKOR) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digabungkan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi, dan Informasi Geospasial, serta pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Program Tiga Juta Rumah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath turut hadir secara virtual. Acara ini berlangsung dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin, 17 Maret 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Turut hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Menteri Kesehatan, para wakil menteri beserta jajarannya, serta seluruh gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia yang mengikuti rapat secara virtual.
Acara diawali dengan pembacaan nota kesepahaman sebagai landasan kerja sama antar pihak. Nota ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi di berbagai bidang, termasuk agraria/pertanahan, tata ruang, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial. Setelah pembacaan nota, Menteri Dalam Negeri memberikan pemaparan materi terkait dengan agenda rapat.
Tanggapan dan Usulan Gubernur Maluku
Setelah pemaparan materi, para gubernur, bupati, dan walikota diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan. Pada kesempatan ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan beberapa poin penting. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas persoalan perumahan bagi masyarakat Maluku.
“Ada gagasan menarik tentang tanah negara untuk rumah rakyat. Namun, selain itu, kondisi eksisting perumahan di Maluku juga memerlukan perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Data yang kami miliki sudah siap, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kementerian,” ujar Lewerissa.
Selain itu, Gubernur Maluku juga menyoroti program transmigrasi. Ia menjelaskan bahwa Maluku, yang terdiri dari pulau-pulau kecil, telah menjadi tuan rumah bagi program transmigrasi nasional selama 60 tahun. Puluhan ribu kepala keluarga transmigran telah menetap di Maluku, memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Namun, karena kondisi geografis kami yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan kepadatan penduduk asli yang cukup tinggi di beberapa wilayah, kami lebih cenderung mendorong program transmigrasi lokal di Provinsi Maluku,” tambah Lewerissa.
Sinergi Antar Sektor untuk Kemajuan Daerah
Rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, dan program-program pembangunan lainnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
