potretmaluku.id – Sertifikat kompetensi dari Balai Latihan Kerja (BLK) belum menjamin lulusan mendapatkan pekerjaan.
Keterbatasan anggaran daerah dan minimnya program penempatan kerja membuat sejumlah alumni BLK harus berjuang sendiri memanfaatkan keterampilan yang telah mereka peroleh.
Anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw, mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar pelatihan BLK tidak berhenti sebatas menghasilkan lulusan bersertifikat, tetapi berlanjut hingga penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri.
Dia meminta pemerintah mempertimbangkan realokasi anggaran untuk menyediakan pendampingan dan bantuan modal bagi alumni BLK yang ingin merintis usaha.
“Disini kita tidak pada memperhatikan jumlah peserta yang sudah dilatih. Tapi soal bagaimana kita memastikan pengembangan karier dan penempatan kerja para alumni secara berlanjut,” ujar Laturiuw, Selasa (13/10/2026).
Menurutnya, lulusan BLK di bidang perbengkelan, tata boga, hingga tata busana seharusnya mendapat dukungan lanjutan setelah menyelesaikan pelatihan. Tanpa pendampingan dan akses kerja yang jelas, keterampilan serta sertifikat kompetensi yang dimiliki berisiko tidak memberikan dampak maksimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Laturiuw mendorong pemerintah membuka kerja sama dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas peluang kerja bagi para alumni.
“Pemerintah harus membuka jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar alumni BLK ini dapat terserap,” katanya.
Selain penempatan kerja, pemerintah juga diminta memfasilitasi akses permodalan bagi lulusan yang ingin membangun usaha sesuai keahlian mereka. Dukungan tersebut dinilai penting agar alumni BLK memiliki kesempatan menciptakan lapangan kerja sendiri, bukan sekadar menunggu lowongan pekerjaan.
Ia menegaskan, keberhasilan program BLK tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah perlu memastikan keterampilan yang diperoleh benar-benar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Karena kalau sudah selesai melakukan kegiatan pelatihan dan tidak ada pengembangan usaha, itu berarti pemerintah belum secara utuh membantu warga masyarakat,” tandas Laturiuw. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
