Peluncuran Koperasi Merah Putih Maluku: 534 Koperasi Telah Berbadan Hukum
potretmaluku.id – Auditorium Universitas Pattimura, Rabu, 18 Juni 2025, siang itu, tak hanya dipenuhi pejabat. Suara tifa yang menggelegar menandai peluncuran gerakan ekonomi akar rumput: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto datang langsung dari Jakarta untuk menandai tonggak tersebut dalam kunjungan kerjanya ke Maluku.
Didampingi dua wakil menteri, Ahmad Riza Patria dari Kementerian Desa dan Ferry Juliantono dari Kementerian Koperasi, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah.
“Kami senang dan bangga atas pencapaian Provinsi Maluku. Tapi lebih dari itu, kita harus pastikan koperasi ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Suasana Auditorium Unpatti dipenuhi jajaran pejabat pusat dan daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, para anggota DPD dan DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, bupati dan wali kota se-Maluku, serta para camat, raja, lurah, kepala desa, dan tenaga pendamping profesional. Sebuah forum lintas tingkat yang menyimbolkan komitmen kolektif menuju kemandirian ekonomi desa.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melaporkan bahwa seluruh 1.235 desa dan kelurahan di Maluku telah melaksanakan musyawarah desa khusus sebagai tahapan awal pembentukan koperasi. Dari jumlah itu, 534 unit telah memiliki akta badan hukum, sementara 701 lainnya masih dalam proses pengesahan.
“Provinsi dan kabupaten/kota terus berkomitmen menjalankan tanggung jawab percepatan pembentukan koperasi ini,” ujar Lewerissa.
Ia menekankan pentingnya koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat struktur ekonomi rakyat.
Tak hanya angka dan pencapaian administratif yang dipaparkan. Dalam forum itu, semangat untuk menjadikan koperasi sebagai alat transformasi sosial-ekonomi menjadi nada dominan.
Menteri Yandri menambahkan bahwa bentuk usaha koperasi bisa menyesuaikan potensi lokal masing-masing desa, namun ada sejumlah sektor prioritas seperti distribusi pupuk, LPG, dan sembako yang wajib diinisiasi.
“Perintah Presiden jelas: koperasi jangan hanya dibentuk, tetapi harus terasa manfaatnya oleh seluruh rakyat,” katanya, menegaskan arah kebijakan nasional.
Anggota DPR RI Dapil Maluku, Widya Pratiwi, turut hadir memberikan dukungan politik. Ia berjanji menjembatani seluruh kebutuhan daerah dengan kebijakan pusat, terutama dalam mendukung penuh keberlanjutan Koperasi Merah Putih.
“Kami siap mengawal agar program ini memberi dampak langsung bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Di akhir acara, Menteri Yandri menyerahkan SK pembentukan koperasi secara simbolis kepada perwakilan 11 kabupaten/kota. Acara dilanjutkan dengan pemaparan percepatan program, sesi dialog, dan tanya jawab dengan para peserta.
Peluncuran ini menandai babak baru bagi Provinsi Maluku yang tengah memacu diri menjadi lokomotif pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
Di tengah tantangan ketimpangan dan keterbatasan infrastruktur, inisiatif koperasi desa ini menjanjikan alternatif: sebuah model ekonomi gotong-royong yang bertumpu pada kekuatan lokal, namun diarahkan dengan kerangka kebijakan nasional.(ASH)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
