Gubernur Maluku Ajak Mahasiswa Hukum Bangun Peradaban Maritim
potretmaluku.id – Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura siang itu dipenuhi semangat kebangsaan dan refleksi sejarah. Rabu, 1 Oktober 2025, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa hadir dalam peringatan Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Unpatti yang berlangsung hangat dan penuh apresiasi.
Mengawali sambutannya, Lewerissa menyampaikan rasa hormat kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum atas dedikasinya mencetak generasi penegak hukum di Indonesia Timur.
“Momentum ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan refleksi atas perjalanan panjang institusi ini dalam menjaga marwah hukum dan keadilan,” ujarnya.
Namun, di balik suasana perayaan, pesan strategis pun disampaikan. Di hadapan mahasiswa, dosen, dan para guru besar, Lewerissa menekankan bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan perekat bangsa.
Ia kembali mengangkat semangat Deklarasi Djuanda 1957 sebagai pijakan penting dalam pembentukan negara kepulauan Indonesia, yang diperkuat dalam hukum laut internasional melalui UNCLOS 1982.
“Laut menyatukan kita. Itulah esensi dari semangat Djuanda yang harus terus dijaga, terutama oleh generasi muda hukum,” kata Lewerissa.
Gubernur juga menjelaskan posisi strategis Maluku dalam peta kelautan nasional. Dengan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 714, 715, dan 718, Maluku menyimpan lebih dari sepertiga potensi ikan nasional.
Tapi potensi ini, menurutnya, masih dihadapkan pada tantangan serius: praktik penangkapan ilegal, keterbatasan konektivitas, hingga minimnya SDM terampil.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendorong pembangunan ekonomi biru yang inklusif melalui kebijakan maritim terpadu. “Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional bukan hanya simbol, tapi mandat strategis pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam pidatonya, Lewerissa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, untuk membangun kedaulatan maritim dan memberdayakan masyarakat pesisir.
Ia juga menyoroti urgensi pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai langkah fundamental menuju keadilan fiskal dan desentralisasi maritim.
“Pemerintah daerah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Kepulauan sebagai prasyarat perlakuan khusus wilayah kepulauan dalam periode 2025–2029,” ujarnya.
Isu perbatasan pun tak luput dari sorotan. Menurutnya, wilayah terluar tidak boleh lagi dianggap sebagai halaman belakang negara. Maluku, katanya, siap mengubah kawasan perbatasan menjadi zona pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa pengawasan laut yang begitu luas memerlukan kerja sama multipihak. Pemerintah daerah telah membangun pola kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat hukum, dan masyarakat lokal untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pattimura mengumumkan enam proyek strategis kampus yang telah disetujui oleh Gubernur dan akan diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Proyek itu meliputi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Sport Center, embung kampus, jalan lingkar kampus, sistem air bersih, serta Rusunawa mahasiswa.
“Jika niat kita baik, jalannya pasti terbuka,” ujar Rektor. Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa Maluku akan semakin maju di bawah kepemimpinan Lewerissa.
Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran rektorat, dekan Fakultas Hukum, para guru besar, dosen, dan seluruh civitas akademika Universitas Pattimura Ambon.(*/TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
