El Niño Ancam Pasokan Pangan Maluku, Cabai Didatangkan dari Luar Daerah
potretmaluku.id – Ancaman kekeringan akibat fenomena El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku. Selain berisiko menekan produksi pertanian, kondisi ini turut mengganggu pasokan pangan antarpulau dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama cabai.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir mengatakan, dampak kekeringan dan potensi kabut asap perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan kelangkaan pangan dan lonjakan harga di masyarakat.
Menurutnya, El Niño dapat mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, dan sayuran. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi ketersediaan pakan ternak.
Sementara itu, karhutla tidak hanya mengancam lahan pertanian, tetapi juga berpotensi mengganggu transportasi laut dan udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan di Maluku.
“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” kata Inawati.
Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah berkurangnya pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram. Musim panas berkepanjangan turut menekan ketersediaan komoditas tersebut, sehingga pasokan tambahan dari luar daerah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), terutama untuk komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan dan kelangkaan.
“Pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, semakin berkurang. Karena itu, cabai akan didatangkan dari luar daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pihaknya berharap, langkah tersebut dapat menambah pasokan di pasar sekaligus membantu meredam tekanan harga akibat terbatasnya produksi lokal.
Selain mendatangkan cabai dari luar daerah, Pemprov Maluku juga menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah ancaman perubahan iklim, meliputi penguatan cadangan pangan daerah, pemantauan ketersediaan bahan pokok, pengendalian harga, serta memastikan distribusi pangan menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait juga diperkuat guna mengantisipasi hambatan pengiriman, terutama ke pulau-pulau kecil yang rentan mengalami keterlambatan pasokan.
Pemerintah juga akan terus memantau harga komoditas strategis dan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Di sisi lain, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung, turut didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Pemanfaatan pangan lokal dinilai penting untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat sekaligus menjaga ketersediaan sumber pangan ketika produksi dan distribusi komoditas tertentu terganggu.
Ancaman terhadap ketahanan pangan juga berkaitan dengan potensi karhutla yang dapat merusak lahan pertanian dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Karena itu, koordinasi lintas sektor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dinas Kehutanan, serta Dinas Kesehatan diperlukan untuk meningkatkan pemantauan titik panas (hotspot), kualitas udara, dan dampak kebakaran terhadap masyarakat.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
“Pemprov Maluku berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan bahan pangan, memperlancar distribusi antarpulau, dan menekan risiko kenaikan harga di tengah ancaman perubahan iklim,” tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi



