potretmaluku.id – Anggota komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya implementasi program strategis nasional sebagai Kesempatan dan harapan kebangkitan ekonomi dan sosial di Maluku.
Menurutnya, penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasio al (RPJMN) merupakan langkah konkrit untuk mengoptimalkan potensi maritim yang sangat besar namun belum termanfaatkan secara optimal.
Kata dia, itu merupakan janji dua Presiden sebelumnya, yakni SBY dan Jokowi saat berkunjung ke Maluku. Mereka berjanji akan memasukkan Pembangunan Maluku new port sebagai PSN. Tapi hingga berakhir masa jabatan, itu belum terealisasi.
“Oleh karena itu, jangan sampai terulang lagi kejadian ini pada pemerintahan bapak Prabowo,”ujar Saadiah.
Dia menyebut, penetapan Maluku sebagai LIN adalah langkah strategis untuk menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi maritim di wilayah Timur Indonesia.
Potensi ikan tangkap Maluku mencapai 4,6 juta ton per tahun, namun pemanfaatannya masih sekitar 20 persen. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan potensi tersebut hingga maksimal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kelautan.
“Salah satu PSN yang dimaksud adalah pembangunan Pelabuhan Ambon Terpadu,”jelasnya.
Kata dia, pelabuhan ini akan mengintegrasikan pelabuhan logistik, perikanan, dan kawasan industri perikanan dalam satu kawasan terpadu.
Pemerintah memperkirakan investasi ini akan mencapai hasil signifikan bagi ekonomi daerah, terutama dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan ekspor produk perikanan Maluku.
“Untuk memastikan program berjalan lancar, perlu gerak cepat Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyusun grand design pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu,”katanya.
Langkah tersebut sangat penting agar implementasi proyek dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya memastikan ketersediaan lahan yang jelas dan bebas sengketa untuk pembangunan pelabuhan terpadu ini.
“Konsolidasi lahan dan proses pembebasan lahan yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat lokal harus segera dilakukan agar proyek ini bisa segera terealisasi,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
