Maluku Tenggara

Bupati Maluku Tenggara Soroti Ketertinggalan Mutu Pendidikan pada Peringatan Hari Guru

potretmaluku.id – Peringatan Hari Guru Nasional di Langgur dijadikan momentum oleh Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, untuk mengevaluasi capaian pendidikan daerahnya yang dinilai belum mampu bersaing dengan kabupaten lain di Maluku.

Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, menilai mutu pendidikan di wilayahnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan 11 kabupaten lain di Provinsi Maluku.

Evaluasi itu ia sampaikan saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Stadion Maren, Kota Langgur, Selasa, 25 November 2025.

Menurut Thaher, persoalan pendidikan tidak hanya berkutat pada fasilitas, tetapi juga menyangkut motivasi dan kedisiplinan belajar, serta mentalitas baik siswa maupun guru.

Ia menyebutkan tren peringkat pendidikan Maluku Tenggara dalam lima tahun terakhir cenderung tidak stabil dan beberapa kali turun ke posisi menengah.

“Mengapa pendidikan kita tertinggal? Faktor internal jelas ada: motivasi belajar rendah, growth mindset belum terbentuk, dan minim stimulasi literasi dari rumah,” ujar Thaher.

“Kita dibandingkan dengan 11 kabupaten lain di Maluku saja sudah tertinggal, belum bicara Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan.”

Bupati meminta para guru kembali menelaah 10 kompetensi dasar guru dan menegakkan kode etik profesi. Ia menekankan pentingnya ruang kelas yang aman, netral, serta bebas dari diskriminasi.

“Guru harus adil, menjaga kerahasiaan murid, dan menjadi teladan dalam kejujuran,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Thaher juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan kebijakan sentralisasi tata kelola guru.

Kebijakan itu meliputi penarikan pengelolaan guru ASN ke pemerintah pusat, pemerataan kesejahteraan antardaerah, serta penyelesaian keterlambatan pembayaran tunjangan.

“Tidak ada Indonesia kuat tanpa guru hebat. Sentralisasi memastikan kesejahteraan guru merata,” ujarnya.

Pemerintah pusat turut memaparkan sejumlah program prioritas pendidikan 2025. Di antaranya Wajib Belajar 13 Tahun, penguatan pendidikan vokasi melalui kolaborasi industri 4.0, sertifikasi kompetensi global, serta digitalisasi pembelajaran seperti smart board dan platform belajar cerdas.

“Kami ingin guru fokus mendidik, bukan terjebak administrasi berlarut. Inovasi digital adalah alat bantu, bukan pengganti nilai kemanusiaan dalam pendidikan,” kata Thaher.(TIA)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button