potretmaluku.id – Polemik perebutan kursi ketua umum antara kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya berakhir.
Keduanya bersepakat islah demi kepentingan PPP dimasa yang akan datang. Surat Keputusan Menteri Hukum (Menkum) yang sebelumnya mengesahkan kubu Mardiono kini telah direvisi dan diterbitkan SK terbaru, sebagai solusi bagi kader dan simpatisan PPP di Indonesia.
Dalam SK terbaru, Mardiono tetap sebagai Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Maemon Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu menyampaikan, PPP merupakan partai legend, dengan jejak sejarah panjang dalam lintasan politik kebangsaan. Dan karena itulah, PPP memiliki cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal.
Apalagi saham politik di PPP milik para Ulama, Habaib dan seluruh kader di Indonesia. Sehingga dinamika internal yang dalam kacamata publik dianggap sebagai konflik kepentingan, justeru merupakan momentum bagi tumbuhnya demokrasi secara internal.
“Saya sudah memberikan signal di laman FB saya 24 Jam lalu. Bahwa ini partai legend yang pemilik sahamnya adalah ulama pendiri partai dan para kader se-Indonesia. Dinamika internal adalah bagian dari tumbuhnya demokrasi bagi kami. Kami tau kapan kepentingan diperjuangkan dan bagimana resolusi harus terwujud,”kata Azis, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, hal itu merupakan bentuk penjewantahan membangun partai kedepan. Islah kubu Mardiono dan Agus Suparmanto dilakukan demi kemaslahatan partai berlambang Ka’bah itu.
Memang, lanjut Aziz, banyak pihak terlibat dalam upaya menyatukan dua rivalitas Muktamar Ancol tersebut, baik dalam komunikasi kedua tim secara intens pasca SK Menkum 1 Oktober lalu, hingga adanya dorongan dari para Ulama dan kader se-Indonesia agar terselesaikan demi kepentingan partai, terutama kebangkitan menuju Senayan dan agenda politik lainnya kedepan.
“Dalam upaya islah, dua kubu bersepakat untuk mengusulkan masing-masing tiga nama. Dari kubu pak Mardiono, Wasekjen dan Bendum sementara kubu pak Agus Waketum, Sekjen dan Wabendum. Soal Islah sendiri, koordinasi intens tim kedua kubu dan seperti saya katakan ini partai legend dan pemilik sahamnya adalah ulama para pendiri dan kader partai yang tentunya berkepentingan terhadap kebangkitan partai,”ujarnya.
Azis mengakui, bahwasannya kabinet islah DPP PPP periode 2025-2030 belum lengkap. Untuk itu, Menkum memberikan waktu 6 bulan untuk memenuhi semua struktur dan personalia guna melengkapi SK kepengurusan untuk lima tahun mendatang.
“Jadi komposisi itukan masih kecil. Masih ada 6 bulan untuk dilengkapi. Insha Allah tim akan sama-sama bekerja untuk mengisi komposisi dan personalia struktur DPP periode 2025-2030,”jelasnya.
Meski telah berdamai, Azis meminta kedua kubu itu berkomitmen serta konsisten atas sejumlah kesepakatan islah yang ditandatangani bersama. Ada sejumlah poin kesepakatan yang harus dijalankan kedepan.
“Intinya kami mengingatkan agar point-point dalam proposal islah yang ditandatangi bersama harus dijalankan. Komitmen dan konsistensi sangat diharapkan bagi kader,”tandas Azis. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
