APINDO Ingatkan Tantangan SDM Lokal di Tengah Peluang Investasi Blok Masela
potretmaluku.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong investasi di Maluku tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Penguatan UMKM serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian utama organisasi pengusaha tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, Shinta W. Kamdani, saat mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Maluku periode 2025-2030 di Aula Lantai II Resto Sari Gurih Lateri, Kota Ambon, Jumat (23/10/2026) malam.
Shinta menekankan pentingnya kolaborasi APINDO dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat dunia usaha, mengembangkan UMKM, serta mendorong tumbuhnya pengusaha muda di Maluku.
“Masih banyak yang perlu kita kembangkan bersama dan semoga pengembangan UMKM pelaku usaha generasi muda dan masyarakat Maluku ini bisa kita kembangkan,” kata Shinta.
Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat organisasi sekaligus membangun kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif.
“Terhadap amanah yang diberikan ini menjadi sebuah semangat dan juga komitmen saya percaya teman-teman bisa mempererat dan memperkuatkan APINDO di Maluku. Saya juga percaya dengan dukungan dan semangat kerjasama bersama pemerintah daerah di sini,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, mengatakan pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memperkuat perekonomian.
Menurutnya, APINDO memiliki peran strategis sebagai penghubung pemerintah dan pengusaha, termasuk memberikan masukan konstruktif serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“Atas nama provinsi Maluku kami menyampaikan selamat dan sukses pada seluruh pengurus dewan pimpinan provinsi Maluku apindo yang baru saja dikukuhkan saat ini,” ujar Sadali.
Ia menyebut Maluku memiliki peluang ekonomi di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, serta perdagangan. Namun, pemanfaatan potensi tersebut harus diiringi praktik usaha yang bertanggung jawab.
“Kami berharap para pengusaha di Maluku menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan kejujuran dan kepatuhan terhadap hukum tanggung jawab sosial serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP APINDO Maluku, Robert Tanamal, menilai Maluku memiliki peluang investasi strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya proyek gas abadi Blok Masela.
Menurutnya, proyek strategis nasional tersebut berpotensi menggerakkan berbagai sektor melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kebutuhan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan industri pendukung.
Namun, besarnya nilai investasi harus diikuti manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. “Kami ingin Maluku bukan hanya dikenal sebagai daerah yang kaya sumberdaya alam, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki SDM yang unggul, pengusaha yang tangguh, dan masyarakat yang sejahtera,” ujar Robert.
Ia mengingatkan, peluang kerja yang terbuka dari investasi harus diimbangi kesiapan tenaga kerja lokal agar putra-putri Maluku mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri.
“Kami tidak ingin kesempatan kerja semakin terbuka, tetapi putra-putri Maluku justru belum punya kompetensi yang belum memadai sesuai kebutuhan dunia industri,” katanya.
Untuk itu, APINDO Maluku akan mendorong penguatan kerja sama antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
APINDO Maluku juga menyatakan siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Maluku dalam mendorong investasi, memperkuat dunia usaha, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pemerataan ekonomi.
Robert berharap pemerintah daerah memberikan ruang dialog, kepastian hukum, penyederhanaan pelayanan, serta kebijakan yang mendukung daya saing usaha.
“Kami tidak meminta perlakuan yang istimewa dari pemerintah namun yang kami harapkan adalah terciptanya kesempatan yang adil, kepastian hukum, dan iklim usaha yang sehat,” tandas Robert. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
