potretmaluku.id – Banjir dan longsor menjadi bencana langganan saat musim hujan di melanda Kota Ambon. Penyebab utamanya meliputi curah hujan tinggi, drainase buruk, alih fungsi lahan/hutan, serta bangunan di daerah resapan air.
Terhadap masalah tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diminta segera melakukan pemetaan ulang kondisi lingkungan di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik, pasca hujan dengan intensitas tinggi pada Selasa kemarin.
Kata dia, Pemkot Ambon harus melakukan pemetaan lingkungan secara lebih terukur. Sebab, bencana tersebut tidak semata dipicu faktor cuaca ekstrem, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pemetaan serta penataan lingkungan dan mitigasi bencana di daerah.
“Curah hujan memang tinggi, namun dampak yang ditimbulkan menjadi luas karena sistem drainase belum berfungsi optimal. Hal itu juga diperparah dengan pemetaan maupun penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang belum berjalan baik,” ungkap Sahertian, Kamis (30/4/2026).
Aleg PKB menyarankan agar Pemkot Ambon mengambil langkah konkret dan terencana agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan. Dia juga meminta agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem drainase. Itu harus menjadi prioritas, terutama di wilayah rawan genangan dan kawasan padat penduduk.
“Pembersihan saluran air, pendalaman drainase, serta pengangkatan sedimentasi perlu dilakukan secara rutin dan terjadwal,” ungkapnya.
Tak hanya itu, penataan kawasan rawan longsor juga harus diperketat. Pengawasan terhadap pembangunan di wilayah lereng dan perbukitan juga harus diperkuat, termasuk memastikan setiap bangunan dilengkapi talud penahan tanah yang memenuhi standar keamanan.
“Pembangunan tidak boleh hanya mengejar kepentingan ekonomi, tetapi harus memperhatikan aspek keselamatan lingkungan,” tegas dia.
Kata dia, penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat juga harus dilakukan. Edukasi dan penyuluhan sangat penting agar warga memahami potensi risiko dan mampu melakukan langkah pencegahan sejak dini.
Selain itu, sinergitas antara Pemkot Ambon dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku serta instansi lainnya juga penting dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian risiko bencana.
“Perencanaan ke depan harus berbasis data akurat dan analisis risiko. Kita tidak boleh lagi bersikap reaktif, tetapi harus mengedepankan langkah pencegahan,” ujarnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
