UKIM Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Maluku di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

potretmaluku.id – Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) melakukan kunjungan kemitraan ke Kantor Gubernur Maluku pada Kamis, 29 Januari 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya menjajaki peluang kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, di tengah kebijakan efisiensi fiskal yang berdampak pada pembangunan daerah kepulauan.

Rombongan UKIM dipimpin langsung oleh Rektor UKIM Steve Gaspersz bersama jajaran pimpinan universitas, yakni Wakil Rektor II Dr. Grace Persulessy, Wakil Rektor III Dr. Rido Latuheru, Wakil Rektor IV Dr. Ardilson Pembuain, Kepala Lembaga Jaminan Mutu Lidya Ivakdalam, M.Kes, serta Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ns. Devita Madiuw, M.Kep.

Kedatangan pimpinan UKIM tersebut disambut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang didampingi Pelaksana Tugas Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Maluku, Kasrul Selang.

Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Maluku dengan agenda utama membahas potensi kolaborasi strategis antara dunia akademik dan pemerintah daerah.

Efisiensi Fiskal dan Tantangan Daerah Kepulauan

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memaparkan kondisi pembangunan daerah yang tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi fiskal nasional.

Menurut dia, penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan di daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Lewerissa mengatakan, karakteristik geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau menyebabkan biaya pembangunan dan distribusi layanan publik menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah daratan.

Dalam situasi fiskal yang terbatas, menurut dia, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara cermat agar program-program prioritas tetap berjalan.

“Kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam merancang serta melaksanakan program pembangunan,” kata Lewerissa.

Ia mengakui, dampak efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh sektor lain, termasuk perguruan tinggi.

Keterbatasan dukungan anggaran, disebut Lewerissa, mempengaruhi pengembangan institusi pendidikan tinggi, baik dalam aspek akademik maupun penguatan riset dan pengabdian masyarakat.

Pemerintah Dorong Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

Di tengah keterbatasan tersebut, Gubernur Maluku menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui riset terapan, kajian kebijakan, serta pendampingan masyarakat.

Lewerissa menyebutkan, kerja sama dengan perguruan tinggi dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih berbasis data dan konteks lokal.

Selain itu, keterlibatan akademisi diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mendorong inovasi di tingkat daerah.

“Perguruan tinggi memiliki kapasitas intelektual yang sangat dibutuhkan untuk membantu daerah beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional,” ujarnya.

Komitmen UKIM Dukung Program Daerah

Menanggapi paparan tersebut, Rektor UKIM Steve Gaspersz menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah adaptif yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku.

Ia menilai, berbagai terobosan yang ditempuh pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga arah pembangunan di tengah tekanan fiskal.

Gaspersz menegaskan, UKIM siap berperan aktif mendukung program-program pembangunan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Sebagai bagian dari Maluku, UKIM memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah,” kata Gaspersz.

Ia menjelaskan, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku akan diarahkan pada upaya konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti riset kebijakan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pendampingan program pembangunan berbasis potensi lokal.

Menurut Gaspersz, kolaborasi tersebut juga menjadi wujud peran publik perguruan tinggi dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara nyata, tidak hanya berhenti pada ranah akademik, tetapi juga mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah.

Peran Akademik dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak sepakat bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ilmiah dan riset berbasis kebutuhan daerah, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kerja sama antara UKIM dan Pemerintah Provinsi Maluku ke depan diharapkan mencakup berbagai bidang, mulai dari pengembangan kebijakan publik, peningkatan kualitas layanan sosial, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan secara inklusif, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan dinamika kebijakan nasional.

Undangan Kuliah Umum

Pada akhir pertemuan, Rektor UKIM secara lisan menyampaikan undangan kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk menyampaikan kuliah umum pada pembukaan semester baru di UKIM.

Undangan tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan civitas akademika.

Gubernur Maluku menyambut baik undangan tersebut dan menyatakan kesediaannya. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti rencana tersebut secara teknis dalam waktu dekat.

Kuliah umum ini diharapkan menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan Maluku, tantangan kebijakan publik, serta peran generasi muda dan akademisi dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah.(TIA)

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Penulis :
Editor :