potretmaluku.id – Polemik kepemimpinan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Wilayah Maluku memanas, pasca Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor 0056/SK/DPP/W/II/2026 beberapa haru lalu.
Dalam SK tersebut, Azis Hentihu dan Rovik Akbar Afifudin diberhentikan dari jabatan Ketua dan Sekretris DPW PPP Maluku oleh Ketua Umum Mardiono, serta menunjuk Reza Bahawerez dan Husain Tuharea masing-masing sebagai Plt Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku.
Meski begitu, SK tersebut mendapat penolakan dari Pengurus Harian (PH) PPP Maluku dan sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota, lantaran dinilai cacat prosedur.
Wakil Ketua Organosasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Maluku, Mohdar Wattiheluw mempertanyakan dasar hukum penunjukan Plt tersebut.
“Kalau alasannya karena 3 bulan pasca Muktamar tidak melaksanakan Muswil dan melanggar AD/ART, maka saya mau tanya AD/ART mana yang dilanggar?. Karena AD/ART hasil Muktamar-X di Ancol, belum disahkan Kementerian Hukum RI,” ujar Wattiheluw, Jumat (13/2/2026) malam.
Dia menyebut, keputusan sepihak Muhammad Mardiono itu sangat melukai hati kader dan simpatisan PPP di Maluku. “Saya mau tegaskan, bahwa PPP merupakan salah satu partai pemenang Pilkada Maluku, sehingga penggantian pengurus seharusnya dilakukan dengan pertimbangan matang,” tegasnya.
Tak hanya itu, Reza Bahwerez yang menjabat Plt Ketua DPW PPP Maluku kiriman Mardiono, juga mendapat sorotan tajam. Reza diminta untuk tidak mengintimidasi atau mengancam anggota DPRD dari PPP.
Reza Bahwerez juga disebut merupakan kader karbitan, yang memiliki rekam jejak buruk sebagai pengkhianat di partai.
“Seorang pengkhianat partai seharusnya tahu diri, sehingga haram baginya untuk mengancam anggota DPRD dari PPP,” tegasnya.
Menurutnya, jabatan Reza sebagai Plt Ketua DPW PPP Maluku juga dianggap sebagai bagian dari upaya pihak tertentu untuk merusak soliditas partai di tingkat wilayah. Reza juga disebut sebagai “boneka” yang mengikuti arahan aktor intelektual yang sengaja ingin memperkeruh suasana di internal PPP Maluku.
Wattiheluw mengingatkan, bahwa keputusan sepihak Mardiono tersebut telah ditolak oleh pengurus harian (PH) DPW dan seluruh DPC PPP se-Maluku.
“Kami perlu ingatkan, bahwa kawanan tikus tidak pantas mengancam gerombolan singa,” pungkasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
