potretmaluku.id – Kebijakan pengajuan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai Rp1,5 triliun hingga kini masih mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Banyak pihak menilai, kebijakan pengajuan pinjaman itu merupakan bukti kegagalan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam melobi anggaran ke pemerintah pusat.
Bahkan, sejumlah pihak menilai kebijakan peminjaman itu hanya untuk menambah beban daerah, karena mencu pada pemerintahan sebelumnya. Dimana Pemprov Maluku juga mengajukan pinjaman Rp700 miliar, namun belum juga dilunasi. Mereka khawatir dengan skema pengembalian atas pengajuan pinjaman nanti.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin mengatakan, upaya Pemprov Maluku mengajukan pinjaman Rp1,5 Triliun ke PT SMI itu merupakan kebijakan strategi daerah untuk menyeimbangkan kondisi fiskal dan keuangan daerah.
Menurutnya, kebijakan itu ditempuh atas pertimbangan kondisi keuangan daerah akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, termasuk pemotonggan dana transfer ke daerah sebesar Rp300 miliar.
“Pengajuan pinjaman yang dilakukan Pemprov merupakan opsi penting untuk kepentingan fiskal daerah. Kebijakan pinjaman lahir akibat dampak dari situasi nasional, seperti kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer ke daerah,”ujar Rovik, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, kebijakan efisiensi ditambah lagi dengan pemangkasan dana transfer ke daerah sebesar kurang lebih Rp300 miliar membuat kondisi fiskal Maluku makin sempit.
Maluku yang sebelumnya mendapat anggaran Rp2,159 triliun, kini berkurang menjadi Rp1,789 triliun akibat dari kebijakan pemangkasan keuangan. Kondisi keuangan daerah yang berkurang, tentu sangat memukul belanja infrastruktur dan program strategis daerah.
“Untuk itu, langkah pinjaman itu dilakukan untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,”imbuhnya.
Menyangkut kekhawatiran sejumlah pihak atas kebijakan pengajuan pinjaman, Rovik mengaku, berbagai situasi ke depan sudah menjadi pertimbangan dan dibahas di DPRD, termasuk jiga dengan skema pengembaliannya.
“Kekhawatiran publik itu sama juga dengan yang kami pikirkan. Itu sudah kami bahasnya secara serius dan fundamental dalam Banggar (Badan Anggaran),”jelasnya.
“Kedepan, semua pihak harus sama-sama mengawal kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,”tambah Rovik. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
