Pemprov Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik RPD Tahun 2025 – 2026
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, Rabu (31/1/2024).
Forum konsultasi publik RPD itu yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Maluku itu digelar berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2023, tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode RPD jangka menengah berakhir pada Tahun 2024.
RPD Tahun 2025-2026 dilakukan sebagai dokumen pembangunan jangka menengah transisi yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam 2 Tahun kedepan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie mengatakan, selama kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku telah mengalami perubahan pembangunan yang cukup signifikan.
“Ini sesuai survei yang dilakukan oleh BPS. Indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 3 Tahun 2023 sebesar 5,69% lebih tinggi dari Nasional 4,94%,” kata Sadali saat membuka kegiatan tersebut.
Selain itu, tingkat inflasi Maluku pada bulan November 2023 mencapai 2,96%, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada Tahun 2022 yakni sebesar 6,58%. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 7,5% pada Tahun 2020 menjadi 6,8% pada Februari 2023.
Tak hanya itu, lanjut dia, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44% pada Maret 2020 menjadi 16,42% pada Maret 2023. Capaian lainnya Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari Tahun 2020.
“Capaian ini menunjukan bahwa Maluku telah berada pada kategori tinggi,” katanya.
Sadali juga mengungkapkan, prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga mengalami penurunan dari 30,38% di Tahun 2019 menjadi 26,1% di Tahun 2022.
Menurutnya, forum konsultasi publik merupakan suatu tahapan substansial yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD, yang bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah.
“Hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026,” imbuh Sadali.
Dia menegaskan, pembangunan daerah akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan Maluku yang maju dan berkelanjutan.
“Kami berharap forum strategis ini dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan pembangunan Maluku Tahun 2025-2026,” ungkapnya. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
