Karhutla Terjadi di 33 Lokasi, Pemkab Malteng Fokus Pemadaman dan Dampak Asap
potretmaluku.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sejak awal Juli 2026 telah mencapai 33 lokasi di tujuh kecamatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng kini memperkuat koordinasi pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, Rabu (14/10/2026) kemarin telah menggelar rapat evaluasi penanganan kebakaran dan mengidentifikasi kendala di lapangan bersama Tim Siaga Bencana. Rapat tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Evaluasi dilakukan mencakup perkembangan titik api, kebutuhan personel dan peralatan, hingga dukungan operasional untuk mempercepat pemadaman.
Dalam rapat tersebut, sejumlah lokasi dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Namun, beberapa titik masih membutuhkan penanganan lanjutan akibat sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya sumber air.
“Sejak munculnya titik api pertama, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman di lapangan. Sejumlah lokasi telah berhasil ditangani, sementara lokasi yang masih mengalami kendala terus menjadi perhatian untuk penanganan lanjutan,” jelas Zulkarnain.
Ia meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait untuk memperkuat koordinasi serta memastikan kebutuhan di lapangan teridentifikasi secara akurat agar penanganan berjalan terpadu sesuai kondisi setiap wilayah.
Berdasarkan laporan BPBD dan Satpol PP, karhutla sejak Juli hingga Oktober 2026 tersebar di tujuh kecamatan, yakni di Kecamatan Amahai, Teon Nila Serua (TNS), Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Timur Seti, Seram Utara Timur Kobi, dan Kecamatan Leihitu.
Luasnya sebaran kebakaran dengan karakteristik wilayah yang berbeda menjadi tantangan dalam pengerahan personel dan armada pemadam, terutama di lokasi yang sulit dijangkau.
“Laporan perkembangan setiap titik harus diperbarui secara berkala, termasuk lokasi yang telah padam, titik yang masih terbakar, luas lahan terdampak, serta kebutuhan personel dan peralatan,” ungkapnya.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas pemadaman dan pengalokasian sumber daya agar penanganan lebih terarah dan efektif.
Selain pemadaman, Pemkab Malteng juga menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan warga, kegiatan pendidikan, pertanian, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Ia meminta perangkat daerah terkait dapat mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak, termasuk masker, air bersih, dan bantuan pangan sesuai kondisi di lapangan.
Penyesuaian kegiatan belajar melalui pembelajaran daring yang telah diatur dalam surat edaran juga diminta mempertimbangkan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.
“Langkah ini diarahkan untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat, sembari memastikan penanganan di lokasi kebakaran terus berjalan,” ujarnya.
Untuk mempercepat respons terhadap kebakaran, Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah membuka layanan pengaduan melalui nomor telepon (0914) 2310149. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan agar petugas dapat menindaklanjuti kejadian tersebut.
Warga diimbau untuk menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Penanganan akan terus dilakukan secara terkoordinasi dengan mengutamakan pemadaman, perlindungan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
