Polda Maluku Komitmen Mengawal Percepatan Proyek Blok Masela
potretmaluku.id – Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN)Blok Masela.
Hal itu disampaikna Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombes Pol. Ronald Refli Rumondor dalam rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Blok Masela bersama tim SKK Migas dan INPEX Masela di Ruang Yudha Lantai III Makodam XV/Pattimura Ambon, Senin (18/5/2026).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sdali Ie itu juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto dan sejumlah pohak terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Rumondor menuturkan, proyek Blok Masela merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Untuk itu, dukungan Polri terhadap proyek tersebut dilakukan melalui langkah-langkah pengamanan terpadu dan kolaboratif bersama TNI serta seluruh pemangku kepentingan.
“Polda Maluku siap mendukung dan mengawal percepatan proyek strategis nasional Blok Masela agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Rumondor.
Dia menyebut, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan investasi strategis nasional, khususnya sektor energi yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Kata dia, Polda Maluku juga akan menyiapkan langkah operasi kepolisian secara terukur dan humanis sebagai bagian dari dukungan pengamanan proyek, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama TNI, pemerintah daerah, SKK Migas, dan pihak perusahaan.
“Kami mengedepankan pendekatan persuasif, sosialisasi, dan komunikasi yang baik kepada masyarakat sehingga seluruh proses di lapangan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik sosial maupun gangguan kamtibmas,” jelasnya.
Rumondor juga menekankan pentingnya sosialisasi regulasi dan komunikasi publik secara intensif kepada masyarakat sebelum pelaksanaan penertiban maupun tahapan pembangunan proyek dilakukan di lapangan.
“Langkah tersebut penting untuk membangun pemahaman masyarakat agar pelaksanaan proyek strategis nasional tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun resistensi sosial,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
