3000 Rumah Bersubsidi Siap Dibangun di Maluku
potretmaluku.id – Sebanyak 3000 unit rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan ASN di Maluku pada tahun ini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti terkait pembangunan rumah bersubsidi tersebut, pada Selasa (16/9/2025) kemarin.
Nota Kesepakatan juga ditandatangani para Bupati/Walikota se-Maluku dan disaksikan pihak BTN, BP Tapera, Anggota DPR RI Saidah Uluputty, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dan sejumlah stakeholder lainnya.
3000 unit rumah bersubsidi untuk MBR dan ASN itu akan dibangun di 11 kabupaten/kota dengan rincian, Kabupaten Maluku Tengah 250 unit, Maluku Tenggara 500 unit, Seram Bagian Barat 350 unit, Buru Selatan 300 unit, Kabupaten Buru 300 unit, Kepulauan Tanimbar 200 unit, Kepulauan Aru 200 unit, Seram Bagian Timur 200 unit, Maluku Barat Daya 50 unit, Kota Ambon 470 unit, dan Kota Tual 180 unit.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, 3000 rumah bersubsidi itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN. Namun, diharapkan bagi ASN yang bisa tinggal di rumah layak huni, itu tidak perlu. Sebab, akan mengurangi beban berat kepemilikan hunian di daerah kepulauan yang selama ini penuh tantangan.
Menurutnya, ini kesempatan emas bagi para bupati/walikota se-Maluku untuk bicara dengan Kepala BPS langsung. Supaya jauh-jauh mungkin mendapat data, informasi, supaya kepake karena data itu penting.
“Saya sudah perintahkan kita satu data, data dari BPS. Saran saya abis ini bapak-bapak rapat dengan BPS,”ujar Maruarar disela-sela penandatanganan nota kesepakatan.
Kata dia, kehadiran BTN juga vital karena bank tersebut menjadi penyalur utama rumah subsidi, dengan target nasional mencapai 220 ribu unit tahun ini.
Dalam forum itu, Menteri juga memberi apresiasi kepada Gubernur Maluku. “Kami menghormati bapak, itu timnya lengkap,”ucap Maruarar.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa juga menegaskan posisi Maluku dalam membangun dengan dasar data yang jelas.
“Kami memiliki data akurat, dengan data BPS data yang bisa kita andalkan. Jadi kita tidak salah untuk menyasar target penerima bantuan, jadi valid,”ungkap Hendrik.
Pernyataan Hendrik itu disambut baik Menteri PKP. Dia mengaku, Presiden pun telah menegaskan arah kebijakan berbasis satu data dalam rapat kabinet.
“Bahwa data yang digunakan hanya satu data dari BPS. Dan kami patuh atas arahan itu, jadi kami tidak menggunakan data yang lain,”sahut Maruarar kepada Gubernur Maluku.
Maruar menambahkan, penilaian terhadap kinerja pemerintah bukan hanya datang dari DPR atau rakyat, tetapi juga dari hasil data BPS secara kualitatif.
“Hal itu semakin menegaskan bahwa peran data menjadi kunci arah kebijakan kedepan,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
