RDP Bersama Kejagung, Latuconsina Usul Pendekatan Humanis Berantas Korupsi ditingkat Desa
potretmaluku.id – Upaya Kejaksaan Agung RI memberantas korupsi dan menyelamatkan uang negara patut diapresiasi, apalagi itu berkaitan dengan pengelolaan dana desa ditingkat desa.
Akan tetapi kedepan perlu ada pendekatan lain agar uang negara tidak kemudian terkuras lagi untuk membiayai para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman.
Hal itu disampaikan Anggota Komite I DPD-RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina saat Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) RI beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Agung RI, Jambin, Jampidsus, dan Jampidum.
“Kita selamatkan uang negara tapi kemudian uang negara terkuras untuk membiayai narapidana di Lapas. Saya rasa perlu ada kebijakan pencegahan humanis, dan harus dibicarakan sama-sama,”kata Latuconsina.
Pada kesempatan itu, Senator asal Maluku itu mengingatkan pihak Kejagung, bahwa kepala desa yang diadili dan didakwa hingga masuk lembaga pemasyarakatan tidak banyak yang memiliki pendidikan tinggi, sehingga pengalaman mereka dalam mengelola dana desa masih belum maksimal.
Khusus di Maluku, Papua dan beberapa daerah lain di Indonesia, juga punya sistem pemerintahan desa yang masih berbasis adat. Tak jarang para kepala desa yang notabene adalah raja dalam struktur adat ditingkat desa ini kemudian terjerat korupsi, sehingga berimbas pada tatanan adat mereka.
“Semestinya bisa dicegah jika ada treatment yang humanis agar mereka (para Raja) tidak terjerat hukum dan terlindungi,” ujarnya.
Menurutnya, jika ada peluang atau potensi terjadi tindakan pidana, para kepala desa harus diingatkan lebih awal. Jangan ada pencegahan (korupsi) tapi muaranya ke dakwaan, atau dipidanakan.
“Kasihan para kepala desa ini punya anak, punya istri dan juga punya keluarga besar, mereka juga anak bangsa yang harus dilindungi,”ungkapnya.
Dia menyebut, keinginan Kepala Kejaksaan Agung RI waktu dijabat ST. Burhanudin beberapa tahun lalu, bahwa sebelum adanya penyelidikan suatu tindak pidana korupsi dana desa yang melibatkan kepala desa, itu dikembalikan dulu kepada inspektorat masing-masing, dan itu merupakan kebijakan yang tepat.
Tapi itu belum cukup, karena pencegahan korupsi ini harus dimulai dari tingkat paling bawah, dari individu kemudian keluarga dan masyarakat.
Latuconsina pun menawarkan, jika dimungkinkan perlu adanya MoU antara Komite I DPD RI dengan Kejaksaan Agung, untuk dilakukan pengawasan dan pendampingan langsung kepada para kepala desa, dengan memproteksi mereka dari hasrat dan kekeliruan mereka.
“Desa adalah organisasi pemerintahan paling kecil di negara. Jika para kepala desa ini didampingi dalam mengelola dana desa, mereka tidak lagi korupsi. Efek positifnya akan lahir anak-anak dan generasi yang baik,”tandas Latuconsina. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
