DPRD Panggil Kepsek SDN 90 Wayame Gegara Tolak Les Tambahan di Sekolah
potretmaluku.id – Rizal, seorang Kepala Sekolah (Kepsek) di SD Negeri (SDN) 90 Wayame Kota Ambon, bakal dipanggil oleh Komisi II DPRD Kota Ambon.
Rizal dipanggil gegara sikap arogansinya menelantarkan siswa di emperan kelas. Rizal menolak les tambahan di sekolah tersebut. Seluruh ruang kelas sengaja dikunci agar les tambahan tidak dilaksanakan di dalam ruangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Ambon, Hadiyanto Junaidi kepada potretmaluku.id mengatakan, pihaknya telah mendapat laporan perihal sikap otoriter dari Kepsek tersebut.
Komisi II juga telah melakukan peninjauan langsung ke sekolah. Dan masalah itu diakui oleh para dewan guru di sekolah itu.
“Setelah kami on the spot ke sekolah, ternyata masalah itu benar terjadi. Semua guru disana mengakuinya,”kata Hadiyanto, Rabu (26/2/2025).
Kata dia, tidak semestinya seorang guru membatasi siswa untuk belajar di ruangan sekolah, meski les tambahan itu di luar jam sekolah, karena itu meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pelajaran, terutama untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian.
Para guru maupun orang tua siswa kerap kesal, karena setiap ingin menggunakan ruang kelas untuk les tambahan, tapi tidak diizinkan oleh kepsek.
Padahal, les tambahan itu juga penting sebagai upaya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, bakat, dan kemandirian.
“Jadi saya kira, tidak ada masalah jika ruang kelas dipakai siswa untuk les tambahan,”tuturnya.
Menurutnya, tidak cuma masalah penelantaran siswa saja, banyak juga masalah lain yang dikeluhkan oleh sejumlah guru di SD 90 itu, sebagai ulah dari kepseknya.
Termasuk memanfaatkan satu ruangan di sekolah untuk ruang khusus pribadi kepsek dengan keluarga. Keresahan itu juga alami oleh ketua komite sekolah.
Agar masalah tersebut tidak berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah tersebut, maka komisi II berinisiatif melakukan rapat dengar pendapat, dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.
“Dalam waktu dekat kita adakan rapat dengar pendapat, dengan menghadirkan Dinas Pendidikan, serta Kepsek, dewan guru dan juga komite sekolah, agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik,”tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
